Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan 63 hakim terlapor dijatuhi sanksi. Berdasarkan Sidang Pleno, ada 38 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan 251 putusan yang dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPPH.   “KY merekomendasikan 40 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang, dan 12

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hormat hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo berinisial JWL, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.   “Menjatuhkan sanksi berat  kepada terlapor JWL berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena telah terbukti

Jakarta (Komisi Yudisial) – Setelah sempat tertunda karena hakim terlapor tidak hadir, sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali dilanjutkan, Kamis (27/9) di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung MA, Jakarta. Hakim PN Kupang berinisial EW direkomendasikan sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat karena kasus asusila.    MKH yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menunda sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor JWL, Rabu (26/9) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim JWL yang merupakan hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo meminta agar dapat dihadirkan dalam ruangan yang sama dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan kebutuhan hakim agung di kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak mendesak. Dalam seleksi calon hakim agung (CHA) 2018 ini, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.    "Dari 82 orang

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengagendakan sidang majelis kehormatan hakim (MKH) atas Hakim EW dari PN Kupang, Kamis (13/9) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta.   Hakim EW direkomendasikan sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat karena kasus asusila. Agenda sidang MKH yang dipimpin Aidul Fitriciada Azhari

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan 659 surat tembusan pada Semester I Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KY Farid Wajdi dalam diskusi media pemaparan Penanganan Laporan Masyarakat Semester l Tahun 2018

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan partisipasi dan peran dari masyarakat. Untuk  meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim, KY bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) menggelar workshop bertema “Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Perilaku Hakim”,  Kamis (22/3/201 di

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Namun, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno. Laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi. KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan ada

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Wilayah pengadilan yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah DKI Jakarta.   Rincian 10 provinsi yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak