Berita

Ternate (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Terbatas Pelaksanaan Pemantauan Perkara Pemilu di Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Jumat (12/4). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama KY dengan FH Unkhair Ternate.   Tenaga Ahli KY Imran menjelaskan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Padang (Komisi Yudisial) - Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berpotensi menimbulkan gesekan sosial, baik pada masa kampanye maupun pada pemilihan berlangsung. Pengadilan menjadi gerbang penentu dalam menangani gesekan-gesekan tersebut. Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi hakim yang menangani perkara pemilu.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Medan (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu Umum 2019 yang bersih dan adil. Salah satu peran KY adalah melakukan pengawasan dan pemantauan persidangan perkara pemilu.   "KY melakukan pemantauan sidang perkara pemilu, baik itu tindak pidana pemilu maupun sengketa pemilu. Selain itu melakuka  proses pengawasan terhadap perilaku hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap Hakim RMS yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur.   "Menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun," ucap Ketua KY Jaja Ahmad Jayus yang bertindak sebagai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan 63 hakim terlapor dijatuhi sanksi. Berdasarkan Sidang Pleno, ada 38 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan 251 putusan yang dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPPH.   “KY merekomendasikan 40 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang, dan 12

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hormat hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo berinisial JWL, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.   “Menjatuhkan sanksi berat  kepada terlapor JWL berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena telah terbukti

Jakarta (Komisi Yudisial) – Setelah sempat tertunda karena hakim terlapor tidak hadir, sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali dilanjutkan, Kamis (27/9) di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung MA, Jakarta. Hakim PN Kupang berinisial EW direkomendasikan sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat karena kasus asusila.    MKH yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menunda sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor JWL, Rabu (26/9) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim JWL yang merupakan hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo meminta agar dapat dihadirkan dalam ruangan yang sama dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan kebutuhan hakim agung di kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak mendesak. Dalam seleksi calon hakim agung (CHA) 2018 ini, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.    "Dari 82 orang

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengagendakan sidang majelis kehormatan hakim (MKH) atas Hakim EW dari PN Kupang, Kamis (13/9) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta.   Hakim EW direkomendasikan sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat karena kasus asusila. Agenda sidang MKH yang dipimpin Aidul Fitriciada Azhari