Berita
-
KY Terima Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim dari Aliansi Justice For Dini Sera
Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah didampingi Kepala Biro Investigasi KY Handarbeni Sayekti menerima audiensi sekaligus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari kuasa hukum dan keluarga korban DSA, serta aktivis dan politisi Rieke Diah Pitaloka, Senin (29/7/2024) di Gedung KY,
-
Waspadai Kerawanan Tahapan Pilkada
Mataram (Komisi Yudisial) - Situasi pilkada mendatang diprediksi akan riuh dengan nuansa kerawanan kontestasi politik lokal karena langsung menyentuh ke masyarakat. Dalam kontestasi ini, permasalahan mulai muncul pada tahapan pencalonan seperti joki dalam proses coklit, petugas yang terafiliasi parpol, sampai perdebatan PKPU soal syarat usia dan kaitannya dengan calon perorangan. "Terbuka
-
KY Ungkap Perkembangan Penanganan 5 Kasus Menarik Perhatian Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar konferensi pers perkembangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menarik perhatian publik, Kamis (4/7/2024). Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan konferensi pers ini sebagai wujud akuntabilitas kinerja lembaga. Amzulian juga mengungkap laporan-laporan yang masuk ke KY ini menunjukkan besarnya
-
KY Benarkan Telah Terima Laporan Putusan Uji Materi Perubahan Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito membenarkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) saat beraudiensi dengan Komisi Yudisial (KY), Kamis (4/7/2024) menyatakan bahwa putusan tersebut mencederai rasa keadilan di masyarakat.
-
Tidak Profesional Dominasi Jenis Pelanggaran KEPPH, KY Usulkan 33 Hakim Disanksi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima 267 laporan dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari hingga April 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY, KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim setelah dinyatakan terbukti melanggar
-
KY Gelar Bimtek Pemantauan Persidangan Pilkada di Sumatera Barat
Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Training of Trainer (TOT) Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (15/5/2024) di Padang, Sumatera Barat. Masyarakat punya peran yang penting dalam pesta demokrasi ini, sehingga ToT ini sebagai pembekalan bagi publik yang akan
-
Ungkap Kendala Pemantauan PBH, KY Ajak Masyarakat Berkolaborasi
Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengajak publik untuk berpartisipasi dan berkolaborasi melakukan pemantauan persidangan secara mandiri, khususnya pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), baik perempuan sebagai korban, saksi maupun pelaku. Terlebih, dari tahun ke tahun permintaan pemantauan perkara-perkara PBH kepada KY jumlahnya semakin banyak. Anggota KY Sukma Violetta
-
KY Beri Pemahaman Pendamping lewat ToT Pemantauan Perkara PBH
Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus berupaya membekali para pendamping tentang mekanisme pemantauan mandiri pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan melalui training of trainer (ToT) Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pemantauan Perkara Pilkada Tahun 2024. ToT ini bertujuan
-
Terbukti Berselingkuh, Hakim A Diberhentikan dengan Hak Pensiun
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hak pensiun kepada hakim berinisial A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yakni berselingkuh. "Menjatuhkan sanksi kepada terlapor A dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun," ujar Ketua MKH Siti Nurdjanah saat membacakan
-
Pemantauan Persidangan oleh Pendamping Menjangkau Pemenuhan Hak PBH
Surabaya (Komisi Yudisial) - Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2024-2029 terpilih Sri Nurherwati mengapresiasi perbaikan-perbaikan terstruktur dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dalam peradilan di Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi. "Perkara PBH kita sudah banyak perkembangan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman