Berita

Bandung (Komisi Yudisial) - Reformasi 1998 melahirkan beberapa lembaga independen yang disebut the state auxiliary organ. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai penunjang, pendukung, atau pelengkap (supporting organ) bagi lembaga-lembaga negara utama yang sebagai principal atau main organ.   Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan soal state auxiliary organ di hadapan mahasiswa

Purwokerto (Komisi Yudisial) – Selain menghadirkan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, hadir pula sebagai narasumber dalam Seminar Nasional dan Call of Paper dengan tema “Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent Court” adalah Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto

Purwokerto (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi hadir sebagai salah satu narasumber dalam Seminar Nasional dan Call of Paper dengan tema “Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent Court” yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (06/05)

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (FH UAJY), Jumat (05/05) di Auditorium KY, Jakarta. Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh B. Hengky ini dalam rangka studi visit untuk mengenal lebih dengan KY.   Diterima oleh Tenaga Ahli KY Imran, ia menjelaskan wewenang KY untuk

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Prakonferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan tajuk “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakannya”, Kamis (04/05) di Ruang Auditorium KY, Jakarta. Hadir sebagai narasumber, yaitu mantan Hakim Konstitusi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menjadi  tuan rumah Prakonferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan tajuk “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakannya”, Kamis (04/05) bertempat di Ruang Auditorium KY, Jakarta. Acara ini terselenggara atas kerja sama tiga lembaga nagara, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Yudisial

Medan (Komisi Yudisial) - Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FH PTM) se-Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil se-Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan publik untuk terwujudnya akuntabilitas peradilan yang sesungguhnya.   Deklarasi dukungan publik tersebut dibacakan oleh Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Trisno Raharji, Selasa (25/4) di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera

Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M. Busyro Muqoddas mengkritisi pentingnya kontrol publik terhadap lembaga peradilan agar dapat berjalan independen dan akuntabel. Terhadap seleksi calon hakim, maka publik memiliki hak agar terjaminnya proses seleksi yang akuntabel.   "Sehingga perlu langkah bijak dari Mahkamah

Medan (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Komisi Yudisial (KY) berharap agar semua pihak terus memantau dan memberi perhatian agar pekembangan pembahasan RUU JH dapat diselesaikan.   "Dalam RUU JH ini ada isu yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak terkait independensi dan akuntabilitas

Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) mengadakan Pelatihan dan Peluang Penulisan Jurnal Ilmiah KY, Sabtu (22/4) di Aula Kampus Pascasarjana UMSU, Medan. Mitra Bestari Jurnal Yudisial Shidarta berbagi tip kepada puluhan dosen FH di wilayah Sumatera Utara agak dapat mempublikasikan