Berita

Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada Diskusi dan

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.    Hadir dalam

Bali (Komisi Yudisial) - Jenis sanksi terbanyak yang direkomendasikan KY adalah sanksi ringan karena kesalahan ketik (typo error). Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komis Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan pentingnya ketelitian dalam membuat putusan. Ia memberi contoh misalnya, kesalahan ketik soal jumlah atau jenis barang bukti, jumlah saksi

Gunung Kidul (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan peradilan yang bersih diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum difabel. Bahkan, kaum difabel dapat membantu Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pemantauan persidangan.   "Ada banyak cara untuk menciptakan dunia peradilan yang lebih baik. Salah satunya dengan menggandeng MA untuk membuat pelatihan dalam pemantauan persidangan,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mendukung acara Temu Inklusi 2018 bertajuk Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif yang digelar oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Hal ini sebagai wujud dukungan kemudahan akses hukum bagi difabel.   Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid

Gunung Kidul (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Hal ini sebagai wujud komitmen KY dalam mendukung kemudahan akses hukum bagi difabel. Penandatanganan bertepatan saat digelarnya Temu Inklusi bertajuk Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif.   Menurutnya, kehadiran KY

Bogor (Komisi Yudisial) - Workshop Sinergisitas KY dengan Media Massa berlanjut. Di sesi kedua hari kedua, media diajak diskusi tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemberitaan di Media Massa. Hadir sebagai narasumber adalah Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan

Bogor (Komisi Yudisial) - Isu pemberitaan Komisi Yudisial (KY) tidak hanya soal pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung. Kinerja KY lainnya juga layak menjadi bahan pemberitaan media. Di antaranya, pemantauan persidangan, advokasi hakim dan peningkatan kapasitas hakim.   Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi meyakinkan hal

Medan (Komisi Yudisial) - Untuk menciptakan peradilan yang bersih tentunya diawali dengan seleksi hakim yang baik. Jika seleksinya sudah baik, kewajiban kita adalah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraannya. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka dilakukan pengawasan. Dengan begitu, hakim yang profesional, jujur, mandiri, independen dan akuntabel dapat terwujud.   Hal tersebut disampaikan oleh Wakil

Bogor (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengungkap KY Punya dua program prioritas di 2019, yaitu penelitian karakteristik putusan hakim pemantauan perkara tindak pidana pemilu.   “Untuk tahun 2019, ada dua program prioritas KY, yakni penelitian karakteristik putusan hakim dan pemantauan tindak pidana pemilu," kata Jaja saat berdiskusi