Berita

Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi

Surabaya (Komisi Yudisial) -  Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10).   Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini menghadirkan pembicara,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pengawal konstitusi sepatutnya bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan. Bahkan, independensi peradilan MK tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan politik.   Ketua bidang rekrutmen hakim Komisi

Palembang (Komisi Yudisial) — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam manajemen jabatan hakim sebagai pejabat negara. Apabila telah disahkan, maka UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga peradilan sehingga semakin profesional dan peradilan bersih segera dapat terwujud.   “Saya sengaja mengangkat isu ini

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menjalankan fungsi pengawasan hakim secara aktif dan pasif.    “Secara aktif, Komisi Yudisial melakukan pemantauan di pengadilan. Kegiatan aktif ini dilakukan secara terbuka. Jika ada perkara yang menarik perhatian publik, maka Komisi Yudisial akan mematau persidangan itu,” tutur Tenaga Ahli KY Imran di hadapan mahasiswa

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga yang dimandatkan untuk menerima laporan pengaduan terhadap dugaan pelangaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hal itu juga berarti KY berkontribusi untuk ikut membenahi dunia penegakan hukum di Indonesia dari sisi pengawasan terhadap

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari pemerintah. Opini WTP didapatkan KY karena laporan keuangan yang baik, sehat dan transparan. Terhitung sejak tahun 2007 hingga tahun 2018, KY telah mendapatkan 12 kali opini WTP.   Prosesi penyampaian penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menetapkan 82 calon hakim agung (CHA) dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi dari 87 orang pendaftar. Penetapan kelulusan tersebut berdasarkan Rapat Pleno KY, Rabu (12/9) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta.   "CHA yang dinyatakan lolos seleksi administrasi terdiri dari 50 orang dari jalur karier dan