Pimpinan dan Anggota KY Audiensi ke Pimpinan MPR
Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) Periode 2020-2025 beraudiensi dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin (8/2) di Gedung Nusantara III, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta.

Jakarta (Komisi Yudisial) -  Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) Periode 2020-2025 beraudiensi dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin (8/2) di  Gedung Nusantara III, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta. Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa ini merupakan pertemuan pertama Anggota KY 2020-2025 sejak pertama kali diambil sumpah. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini dimaksudkan untuk meminta dukungan terkait penguatan eksistensi, politik, dan anggaran. 

"Kedatangan kami untuk menjalin komunikasi agar lebih efektif antar Lembaga Negara, karena bagaimanapun kami membutuhkan dukungan baik politik, maupun anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kami," ungkap Mukti Fajar.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, minimnya anggaran membuat KY sulit bergerak. Oleh karena itu, KY perlu dukungan MPR agar kinerja lembaga ini menjadi optimal dalam menjalankan tugasnya.

"Dengan adanya dukungan anggaran bukan KY ingin tampil bermewah - mewahan, namun adanya anggaran ini akan dipergunakan oleh KY secara proporsional saat menjalankan tugasnya." Jelas Mukti.

Merespon hal itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo sependapat bahwa KY memang perlu dukungan baik politik maupun anggaran. Ia menyarankan agar dilakukan kerjasama antara Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal KY.

"Silaturahmi ini penting dalam rangka memperkuat kerjasama antar lembaga, terutama di level kesetjenan. Nantinya akan banyak program - program yang dapat disinergikan bersama," ujar Bambang.

Sementara Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan bahwa MPR siap dan ada di belakang KY. Yang perlu dilakukan KY adalah terus menjalin hubungan erat dengan pemerintah, yakni Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Membangun hubungan lembaga dalam hal penambahan anggaran tidak bisa sim salabim, tetapi perlu proses yang cukup lama dan intens. Untuk itu, trilateral perlu terus dilakukan agar dapat membangun kesepahaman bahwa tugas yang dilakukan KY ini penting dalam membangun dunia peradilan yang lebih baik," saran Arsul.

Hadir mendampingi Ketua KY adalah Anggota KY Joko Sasmito, Siti Nurdjanah, Amzulian Rifai, dan Binziad Kadafi, serta Plt. Sekjen KY Y. Ambeg Paramarta dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, Peningkatan Kapasitas Hakim KY Arie Sudihar. (KY/Adnan/Festy)

 


Berita Terkait