Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah memberikan klarifikasi secara tertulis kepada DPR soal keterangan tambahan untuk melengkapi usulan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024. Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai pada Rabu, 4 September 2024 itu mengungkap bahwa

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi III DPR RI memutuskan menolak seluruh calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Dua calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus Pajak dianggap tidak memenuhi syarat berpengalaman paling sedikit

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi dari puluhan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Politeknik Negeri Jakarta, pada Kamis (15/08/2024). Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in menjelaskan mengenai keberadaan jabatan fungsional Penerjemah di KY.  “Penerjemah juga bertugas mendampingi pimpinan dalam pertemuan dengan pihak

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) menghadiri rapat konsultasi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas pengawasan terhadap vonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin, (26/8/2024) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.  Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan bahwa sejak awal putusan No. perkara

Jakarta (Komisi Yudisial) - Perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru mengunjungi Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (15/08/2024) di Ruang Rapat Pimpinan KY. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dengan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam Joint Ministerial Commission (JMC)

Purwokerto (Komisi Yudisial) - Maraknya fenomena "no viral no justice" menjadi kritik bagi aparat penegak hukum untuk lebih concern menangani kasus hukum di masyarakat. Kasus-kasus hukum yang viral ini juga diharapkan mampu mengikis penegakan hukum yang dilaksanakan secara tebang pilih. Media yang memiliki fungsi kontrol sosial, tidak hanya sekadar menginformasikan tetapi

Purwokerto (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah berjalan antara KY dengan media massa. Menurutnya, media massa turut andil menjaga independensi KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. "Di tengah kondisi lembaga penegak hukum menjadi alat politik ataupun

Purwokerto (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus memperkuat kerja sama dengan media massa dalam upaya menjaga dan menegakkan integritas hakim. Menurut Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah, sinergi yang baik antara KY dan media massa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya KY dalam mewujudkan peradilan bersih. "Sinergisitas KY dan media massa

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran, Komisi Yudisial (KY) menyampaikan laporan keuangan serta penjelasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara II MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke KY mencerminkan harapan publik untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih, berkualitas, berintegritas, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketua KY juga mengungkap bahwa ada kecenderungan laporan masyarakat ke KY meningkat tiap