Berita
-
KY Apresiasi DPR Kembali Usulkan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengapresiasi upaya DPR RI yang kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. KY berharap DPR dapat segera menuntaskan pembahasan RUU Jabatan Hakim yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara
-
KY Gelar Diskusi Daring RUU Jabatan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi daring bertema Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk Perbaikan Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Rabu (9/9) melalui webinar. Menurut Plt. Sekretaris Jenderal KY R. Adha Pamekas, webinar ini berangkat dari concern KY terhadap pembahasan RUU Jabatan Hakim yang saat ini kembali
-
Ketua KY Ikuti Festival Puisi Ombudsman RI
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berpartisipasi dalam Festival Puisi yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, Selasa (27/10). Festival Puisi ini mengambil tema “Wajah Pelayanan Publik dalam Puisi” untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda serta Bulan Bahasa dan Sastra. Festival disiarkan melalui kanal Youtube Ombudsman RI
-
Perbedaan Penafsiran Perilaku Murni dan Teknis Yudisial Jadi Problematika Pengawasan Integritas dan Etik Hakim
Salatiga (Komisi Yudisial) - Korupsi bisa terjadi karena adanya pelanggaran perilaku dan administrasi. Kebanyakan korupsi terjadi karena adanya sistem administrasi dan lingkungan yang buruk. Hanya Mahkamah Agung (MA) yang dapat mengubah ekosistem lingkungan yang baik sebagai langkah pencegahan terjadinya korupsi pada lingkungan peradilan di Indonesia. Hal itu disampaikan
-
KY Kembali Gelar Workshop KEPPH Daring
Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap membuka secara resmi workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim daring, Selasa (20/10. Ini merupakan kedua kali dilaksanakan karena pandemi covid-19 yang melanda dunia. Workshop KEPPH daring ini dihadiri oleh 37 orang hakim dari empat badan peradilan.
-
Jawa Tengah Zona Merah Pelaporan Masyarakat ke KY
Pekalongan (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menjadi narasumber dalam webinar yang mengambil tema "Peran Yudikatif dalam Mewujudkan Good Government". Webinar dilaksanakan bekerja sama dengan IAIN Pekalongan, pada Selasa (20/10). Hadir pula narasumber lain Penggiat Hukum dan Dosen IAIN Pekalongan Shinta Dewi Rismawati, didampingi Dosen IAIN
-
Perguruan Tinggi Berperan dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung
Kudus (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bertugas mencari calon hakim agung yang memiliki kapasitas dan integritas. Hal ini memang bukan perkara mudah, karena para calon hakim agung ini harus memenuhi standar yang telah ditetapkan KY di setiap tahapan dalam seleksi calon hakim agung. Ketua Bidang Hubungan Antar
-
Ketua dan Anggota KY Hadiri Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara Daring
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Anggota KY Joko Sasmito dan Sumartoyo menghadiri Peringatan Hari Kesaktian Pancasila "Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila" yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Jakarta, melalui video conference di Auditoriumr KY, Kamis (1/10). Menurut Jaja, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan
-
Ketua KY Harap Pengadilan Tetap Layani Masyarakat di Masa Pandemi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Konrad Adenauer Stiftung Indonesia & Timor-Leste, Jimly School Law and Government, dan Komisi Yudisial (KY) bekerja sama menyelenggarakan Workshop “Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)”. Workshop yang dilaksanakan 23-25 September ini diikuti oleh puluhan hakim dari berbagai peradilan, dan diisi oleh narasumber yang
-
KY Raih WTP Empat Belas Kali Berturut-Turut
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mempertahankan prestasinya dengan kembali memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Prestasi ini diraih KY sejak tahun 2007, sehingga KY mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 14 kali berturut-turut. Penghargaan diberikan saat Rapat Kerja Nasional