Berita
-
KY Terima Audiensi dari Universitas Prasetiya Mulya
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi dari 42 orang mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya yang mendalami mata kuliah Kode Etik Profesi. Kunjungan diterima Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Jumain, Rabu (14/12) di Auditorium KY, Jakarta. Jumain mejelaskan pemaparan seputar gambaran peran KY dalam menjaga
-
KY Upayakan Kembalikan Kepercayaan Publik terhadap Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah aparat pengadilan kembali mencoreng integritas dunia peradilan. Bahkan, hasil survei mengungkap bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya menempati urutan kelima. Hal ini mengecewakan jika mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir masyarat mencari keadilan. Menanggapi hasil survei
-
Ketua KY Apresiasi Peluncuran Jimly Book Corner
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku karya Jimly Asshidiqie yang berjudul "Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme" serta "Oligarki, Totalitarianisme Baru" dan Jimly Book Corner di Auditorium KY, Jakarta pada Senin (05/12). "Buku ini direkomendasikan sebagai literatur yang wajib dibaca karena tercetus dari
-
KY Terima Hibah Tanah dan Bangunan Barang Rampasan Negara di Surabaya dari KPK
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima hibah tanah dan bangunan aset rampasan negara yang berlokasi di Surabaya dengan nilai total aset sekitar 6,7 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang rampasan negara yang diserahkan kepada KY berupa tanah dan bangunan Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 dan H-12, Jalan
-
KY Ajak Masyarakat Awasi Kinerja Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq HZ bersama Juru Bicara KY Miko Ginting membahas kewenangan KY dalam pengawasan hakim pada dialog interkatif di RRI Pro 3 FM, Selasa (04/10). Topik pembahasan ranah pengawasan hakim oleh KY menjadi hangat diperbincangkan pasca kasus tertangkapnya OTT hakim agung
-
Pelanggaran Kode Etik Hakim Perlu Didukung Bukti yang Kuat
Serang (Komisi Yudisial) – Dalam Edukasi Publik yang mengambil tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Tenaga Ahli Komisi Yudisial (KY) Totok Wintarto menjelaskan tentang sejarah, wewenang, dan tugas KY terkait penerimaan laporan masyarakat. Totok menjelaskan bahwa tidak semua kasus yang masuk ke KY pasti
-
Mewujudkan Peradilan Bersih Tanggung Jawab Bersama
Serang (Komisi Yudisial) – Peradilan yang bersih akan dihormati dan dipercaya oleh publik. Konstitusi mengamanatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi checks and balances kekuasaan kehakiman. Namun untuk mewujudkan peradilan bersih, tidak hanya menjadi tanggung jawab KY, melainkan seluruh elemen masyarakat. "Memang tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang
-
Peradilan Bersih Harapan Publik
Serang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menyelenggarakan edukasi publik yang mengambil tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih", Edukasi Publik kali ini dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Serang, Banten, pada Kamis (24/11). Komisi Yudisial (KY) kembali menyelenggarakan edukasi publik yang mengambil tema “Peran
-
KY Sampaikan Masukan Terkait RKUHP
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi bersama dengan Juru Bicara KY Miko Ginting menjadi narasumber dalam Dialog RRI pada Senin (22/11). Dialog tersebut mengambil tema tentang usulan terhadap RKUHP dan tugas advokasi hakim KY. KY sebelumnya telah memenuhi undangan Tim Perumus RKUHP dari pemerintah dalam kegiatan sosialisasi
-
KY Butuhkan Penguatan Wewenang dan Kelembagaan
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa KY memerlukan penguatan kewenangan, seperti hak eksekutortial dalam memberikan sanksi ringan dan sedang yang mengikat kepada hakim, pemeriksaan bersama dengan Mahkamah Agung (MA) terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, serta memperoleh informasi dari lembaga lain dalam menjalankan