Berita

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim dalam menjalankan fungsinya tidak bisa melakukan secara maksimal tanpa bantuan dari masyarakat. Dikarenakan Komisi Yudisial hanya ada di pusat pemerintahan, sedangkan hakim yang berada di badan peradilan ada di seluruh wilayah nusantara. Kondisi ini menyulitkan KY dalam menjalankan tugas pengawasan secara

Jakarta  (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menerima audiensi dari Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), Jumat (29/4) di Ruang Pimpinan KY, Jakarta.   KPP merupakan gabungan dari beberapa LSM, yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI

Makassar (Komisi Yudisial)  - Pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial masih didominasi masalah teknis yudisial. Padahal Komisi Yudisial tidak mengurusi masalah teknis yudisial, melainkan murni soal etik perilaku Hakim. Keterangan ini diungkapkan Joko Sasmito  dengan Sumartoyo, ketika melakukan pertemuan dengan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tata

Makassar (Komisi Yudisial) - Jejaring yang bergerak di bidang hukum dan kemasyarakatan di Makassar berharap Komisi Yudisial (KY)  lebih proaktif dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan tugas fungsi KY, terutama berhubungan dengan penegakkan etika dan martabat Hakim.   Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Jejaring dan Anggota KY, yakni  Sumartoyo  dan Joko

Makassar (Komisi Yudisial) – Kiprah Komisi Yudisial (KY) lebih dari satu dekade melakukan pencegahan dalam rangka menegakkan etika hakim. "Dengan pendekatan pencegahan kami berharap pelanggaran etika yang terjadi di kalangan hakim bisa berkurang, kami mencoba pendekatan preventif," ungkap Sumartoyo, Komisioner Komisi Yudisial Bidang SDM, Advokasi dan Litbang. Penjelasan Sumartoyo itu disampaikan di

Malang (Komisi Yudisial) – Judicial Review yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tiga paket Undang-Undang (UU) Peradilan yakni Nomor 49, 50 dan 51 Tahun 2009 telah melahirkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Komisi Yudisial (KY) kehilangan wewenang untuk bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA)

Jakarta (Komisi Yudisial) – Suasana lobi Komisi Yudisial (KY) pagi ini, Rabu (27/4), tampak berbeda. Terlihat beberapa pejabat struktural dan puluhan pegawai KY siap berbincang santai pada acara Rebu Serius Tapi Santai (Rebusan) dengan knowledge sharing bertema Manajemen Perubahan. Acara perdana ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membantu dan membangun kompetensi dan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pemberitaan di media massa kerap menjadi indikator bagi publik untuk menilai kinerja sebuah lembaga. Komisi Yudisial (KY) dianggap belum berkinerja maksimal karena media massa kurang mempublikasi hal itu. Namun, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menegaskan hal itu merupakan langkah KY dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Dalam menentukan kelulusan Calon Hakim Agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) menetapkan standar yang tinggi termasuk standar kelulusan tes kepribadian dan tes kesehatan.   Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, CHA dan calon hakim ad hoc

Jakarta (Komisi Yudisial) – Untuk menjalin komunikasi yang baik antara Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) fungsi Tim Penghubung yang telah dibentuk perlu di optimalkan sehingga masalah yang membuat hubungan KY dan MA kurang harmonis bisa teratasi.   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari saat melakukan audiensi dengan pimpinan MA