KY | Konsep Shared Responsibility Lumrah Diterapkan

London, Inggris (Komisi Yudisial) - Untuk menghindari dominasi satu cabang kekuasaan, maka diperlukan sistem kontrol yang menjamin keseimbangan tanpa melemahkan fungsi masing-masing lembaga. Pembagian kekuasaan imenjadi kebutuhan dan tuntutan zaman saat ini.

Hal tersebut terungkap saat kunjungan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta ke kantor Judicial Appointment and Conduct Ombudsman (JACO) Inggris, Kamis (06/07). JACO adalah sebuah badan yang dibentuk untuk memastikan profesionalisme JAC dan JCIO, serta badan administrasi peradilan sebagai tingkatan kontrol kedua (second tier) bagi publik dalam memastikan hak-nya diberikan secara fair dan objektif.

Menurut Kepala Ombudsman Inggris Paul Kernaghan, JACO lebih banyak memonitor proses yang dilakukan oleh badan yang diawasinya. Lebih lanjut, dalam kondisi khusus, JACO dapat melakukan reviu bentuk pengaduan dengan batas tertentu.

"Alasan dasar pembentukan lembaga yang berkaitan dengan badan peradilan demi menjamin objektivitas dan memastikan kepercayaan publik (public confident). Bahkan, pada saat negara dengan sistem hukum yang sudah mapan seperti Inggris. Sebab, saat ini kita berada pada kondisi di mana masyarakat yang tidak hanya menerima tetapi cenderung mengkritik dan mempertanyakan," ujar Paul.

Wakil Ketua KY Sukma Violetta mengatakan, kunjungan di ketiga lembaga ini berhasil membuktikan bahwa konsep shared responsibility menjadi kelaziman di berbagai negara.

"Melalui ketiga lembaga ini berhasil membuktikan bahwa ide untuk membantu peradilan dalam menjamin profesionalismenya serta memperkuat kepercayaan publik dilakukan justru dengan membagi tanggung jawab pengelolaannya. Bahkan pada banyak lembaga, tidak hanya satu," tegas Sukma.

Ketiga lembaga, yaitu Judicial Appointment Comission (JAC) dan Judicial Conduct Investigation Office (JCIO), serta JACO memastikan bahwa checks and balances merupakan tuntutan zaman yang telah menjadi kebutuhan.

Sekalipun di Inggris tidak memiliki masalah yang signifikan terkait dengan proses rekrutmen hakim maupun dalam pengawasan perilaku hakim, tetap diperlukan kesadaran bahwa peradilan tidak lagi bisa dibebankan dengan urusan selain perkara.

Dalam hal ini, lanjut Sukma, konsep shared responsibility telah diimplementasikan dengan menyerahkannya kepada lembaga lain, dengan tujuan untuk menjamin kepercayaan publik. (KY/Ilham/Jaya)

Berita Terkait