Jayapura (Komisi Yudisial) - Penghubung KY Papua menerima audiensi Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Papua di kantor Penghubung KY Papua, Kamis (08/01/2026). Pertemuan itu membahas aspirasi kenaikan tunjangan hakim ad hoc yang terdiri dari tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dua hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jayapura.

Koordinator Penghubung KY Papua, Methodius Kossay menyambut dengan terbuka kedatangan FSHA Papua.

"Kami sangat terbuka menerima kedatangan dan aspirasi yang disampaikan," sambut Kossay.

Juru bicara FSHA Papua Paulus Raiwaki menyampaikan aspirasi kenaikan tunjangan bagi hakim ad hoc yang belum terjadi sejak tahun 2013 dan membandingkan dengan hakim karir yang telah mengalami kenaikan gaji dan tunjangan. Ketimpangan kesejahteraan di tubuh internal peradilan ini menurutnya tidak perlu terjadi.

"Tunjangan kami tidak mengalami kenaikan selama lebih dari satu dekade sejak tahun 2013, melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2013. Sedangkan hakim karir sudah mengalami kenaikan gaji pada tahun 2024 dan kenaikan tunjangan bulanan pada tahun 2026. Dengan kondisi ini, kami menyampaikan aksi mogok sidang dari tanggal 12 sampai dengan 21 Januari 2026. Aksi demo juga akan dilaksanakan di depan Istana Presiden dan saat pelaksanaan Laptah MA," jelas Raiwaki.

Menanggapi hal itu, Kossay menegaskan kesiapannya meneruskan aspirasi FSHA Papua kepada pimpinan KY di Jakarta.

"Kami siap meneruskan aspirasi ini ke pimpinan di Jakarta untuk ditindaklanjuti ke Pimpinan MA dan Presiden," pungkas Kossay. (KY/PKY Papua/Festy)