Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 25 orang hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari s.d. April 2025. Usulan penjatuhan sanksi ini diputus dalam sidang pleno KY sebagai forum pengambilan keputusan apakah laporan masyarakat tersebut terbukti atau tidak terbukti melanggar

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari s.d. April 2025. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan sebesar 137 laporan bila dibandingkan Januari s.d. April 2024 sebesar 267 laporan dugaan pelanggaran KEPPH.  "KY menerima 401 laporan dan 362

Pontianak (Komisi Yudisial)— Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Pontianak menjaga dan menegakkan integritas hakim. Ajakan itu disampaikan Koordinator Penghubung KY Kalbar Budi Darmawan saat berdiskusi dengan pengurus HIPMI di sela pelantikan Pengurus BPC HIPMI Kota Pontianak periode

Pontianak (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) beraudiensi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (14/05/2025) di Pontianak, Kalbar. Tujuan kunjungan tersebut untuk menjajaki kerja sama antara kedua lembaga, khususnya untuk pengembangan mahasiswa di bidang hukum dan peradilan.  "Karena terbatasnya jumlah Penghubung KY Kalbar, sehingga membutuhkan

Muna (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Tenggara (Sultra) beraudiensi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Karya Persada Muna (UKPM), Rabu (14/5/2025) di Gedung FH UKPM. Pertemuan ini untuk menjajaki kerja sama antarlembaga terkait pengawasan perilaku hakim. Selain itu juga dibahas soal pengembangan tri dharma perguruan tinggi, termasuk program

Banda Aceh (Komisi Yudisial) – Salah satu upaya untuk memperkuat kewenangan kelembagaan Komisi Yudisial (KY) dengan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Penguatan kewenangan yang diperjuangkan di antaranya terkait pengawasan hakim, pemberian sanksi, penguatan internal kelembagaan, hingga penguatan Kantor Penghubung KY

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) menerima kunjungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (7/5/2025) di Kantor Penghubung KY Jateng, Semarang. Penghubung KY Jateng dan BEM FH UMK berbagai potensi kolaborasi untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa hukum dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Seleksi calon hakim agung dan calon ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) memasuki seleksi kualitas. KY memastikan  integritas dan kapasitas menjadi faktor utama dalam mencari sosok hakim agung dan hakim ad hoc di MA yang di ideal.  "KY diberikan amanat oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk mengusulkan

Pontianak (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) mengapresiasi dukungan Jejaring Penghubung KY Kalbar karena telau berperan dalam membantu mengedukasi publik dan meningkatkan pemahaman terkait wewenang dan tugas KY. Ia juga berharap agar sinergi dan dukungan dapat lebih ditingkatkan sehingga peradilan bersih di Kalbar dapat terwujud. “Penghubung KY

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung menerima kunjungan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Bandar Lampung, Rabu (30/04/2025) di Kantor Penghubung KY Lampung, Bandar Lampung.  Di dalam pertemuan ini membahas berbagai hal terkait peradilan dan peran KY dalam mewujudkan peradilan yang bersih, serta meningkatkan