Berita

Semarang (Komisi Yudisial) – Peradilan sering disebut sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum karena menjadi harapan yang paling terakhir bagi pencari keadilan. Namun, benteng tersebut kadang diterobos dengan kepentingan pribadi dari oknum aparat penegak hukum.   “Karena kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya sistem protokol persidangan dan keamanan, maka muncul perbuatan merendahkan kehormatan hakim,” beber  AKBP H Sugeng Tiyarto, selaku Kabag Wassidik

Semarang (Komisi Yudisial) – Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan salah satu akar dari permasalahan timbulnya tindakan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Beberapa kejadian perbuatan merendahkan kehormatan hakim cukup banyak terjadi di Indonesia, bahkan di

Semarang (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pramodana Kumara Kusumah Atmadja menyampaikan bahwa wibawa dan martabat peradilan adalah cerminan moral suatu masyarakat. Untuk itu, seharusnya bukan saja dijaga oleh badan peradilan, tetapi selayaknya dijaga bersama oleh aparat penegak hukum, pihak berperkara, dan masyarakat umum yang punya andil dalam menjaga

Semarang (Komisi Yudisial) - Tindakan melawan hukum di pengadilan masih marak terjadi. Sebut saja contohnya, penembakan dengan menggunakan senjata angin laras panjang oleh pelaku yang berperkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Sragen dan pengrusakan sarana pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Mulian, dan bentuk ancam keamanan hakim lainnya.    Anggota Komisi Yudisial

Semarang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan kegiatan Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparatur Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam rangka “Upaya Pencegahan Perbuatan Anarkis Di Persidangan dan Pengadilan” di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grandhika Semarang, pada Kamis (30/09).    Hadir selaku narasumber Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian

Banten (Komisi Yudisial) - Sejumlah kerusuhan terjadi di pengadilan. Sebut saja, hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat disabet ikat pinggang oleh oknum advokat, kerusuhan di PN Temanggung, bentrok di PN Jakarta Selatan dan lainnya. Independensi hakim dan pengadilan dalam melaksanakan tugasnya dapat terganggu oleh tindakan-tindakan massa yang melakukan tekanan.   Hakim

Banten (Komisi Yudisial) - Sesuai mandat konstitusi UUD NRI 1945, Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  KY secara umum dikenal sebagai lembaga penegak etika hakim yang mengedepankan fungsi menegakkan. Padahal selain fungsi pengawasan perilaku

Lampung (Komisi Yudisial) - Aparat penegak hukum lain dari kepolisian dan kejaksaan juga turut diundang untuk memberikan pemaparannya dalam webinar "Sinergi Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mencegah Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan", Rabu (7/7).   Unsur kepolisian diwakili oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung AKBP

Lampung (Komisi Yudisial) - Dalam webinar "Sinergi Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mencegah Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan, Rabu (7/7) juga menghadirkan Wakil Ketua PT Tanjung Karang Roki Panjaitan sebagai narasumber. Dalam pemaparannya Roki mengatakan integritas hakim adalah salah satu faktor kunci untuk mencegah terjadinya tindakan

Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan amanat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Amanat ini dilaksanakan oleh KY dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, aspek pengawasan hakim juga penting untuk diimbangi dengan aspek perlindungan terhadap martabat hakim. Hal