Berita

Surabaya (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi mulia, hakim harus memiliki kompetensi dan integritas. Untuk melindungi kemuliaannya, hakim harus dilindungi supaya tidak dilecehkan kehormatannya dan terjaga independensinya. Selain itu, hakim harus terjaga dari intervensi pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun perseorangan yang memiliki kekuasaan uang.    Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada

Manado (Komisi Yudisial) – Di sela-sela mengisi lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dua Anggota Komisi Yudisial (KY) menjelaskan upaya penegakan (represif) dan pencegahan (preventif) KY dalam menjalankan wewenang sesuai amanat undang-undang.   “KY meningkatkan pengawasan hakim dengan menggandeng NGO dan jejaring di daerah. Salah satu

Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta didampingi Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto menerima Kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E. Peter MacArthur di kantor KY Jakarta, Senin (9/10).    Kedatangan Duta Besar Kanada bertujuan untuk mempelajari sistem peradilan dan pengawasannya di Indonesia, kendati memiliki dua sistem hukum

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Bermacam persoalan penegakan hukum saat ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan cenderung menurun. Hakim sebagai salah satu pilar penegakan hukum harus bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).   "Untuk merawat kepercayaan publik, pengadilan harus bersih dari KKN dengan cara membangun pribadi hakim yang berintegritas, sistem kontrol yaang baik,

.Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Etika profesi untuk penegak hukum semestinya diperkenalkan sebelum mereka menyandang profesi tersebut. Pengenalan sejak dini ini diharapkan mampu mencegah penegak hukum melanggar kode etik profesi.   "Pengenalan etika profesi sejak dini merupakan upaya  menegakkan etika bagi penegak hukum. Penegakan etika juga harus diwujudkan dengan akuntabilitas peradilan," ucap Dosen Fakultas

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Ruang Sidang Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Kamis (5/10).   Hadir sebagai pembicara Dosen FH UII Suparman Marzuki, Dosen FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mukti

Medan (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu inisiasi Komisi Yudisial (KY) dalam upaya mendorong akuntabilitas peradilan.   "Persoalan sekarang adalah akuntabiltas. Kalau menelisik pada persoalan peradilan, maka persoalan independensi seharusnya sudah selesai," jelas Ketua

Simalungun (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bertugas menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal itu dilakukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hakim harus berpedoman pada KEPPH di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.   Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Medan (Komisi Yudisial) - Hakim menyandang sebutan wakil Tuhan di dunia atas kemuliaan profesinya. Sebagai konsekuensi, maka hakim harus dapat mempertanggung-jawabkan putusan yang dibuatnya. Hakim diharuskan memiliki etika baik sebagai tauladan di dalam maupun di luar pengadilan.   Beberapa poin tersebut terungkap dalam diskusi dan bedah buku Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan"

Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Auditorium Kampus III UMSU Medan, Kamis (28/9).   Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua KY Sukma Violetta, praktisi hukum Abdul Hakim Siagian, pakar Filsafat Faisar Ananda Arfa