Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, rekomendasi sanksi ini seringkali diabaikan MA dengan alasan teknis yudisial. Fungsi pengawasan tentu akan lebih efektif apabila putusan KY bersifat mengikat (eksekutorial) terhadap

Medan (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta memberikan kuliah umum dalam Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Kamis (22/3) di Auditorium FH USU, Medan.   Dalam kuliah umum di hadapan para dosen dan mahasiswa FH USU tersebut, Sukma menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) oleh

Medan (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta meminta peran Kejaksaan RI untuk membantu KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Hal itu mengingat para jaksa sangat memahami perilaku hakim karena frekuensi pertemuan yang tinggi dengan hakim di pengadilan.   "Dalam posisinya sebagai penuntut umum, jaksa adalah pihak yang dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (FH UTBL), Kamis (22/3) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima oleh Tenaga Ahli KY Sarman Maulana.   Dalam kesempatan itu, Sarman menegaskan bahwa KY berkomitmen membangun moralitas dan integritas hakim sebagai pondasi utama dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Hakim tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Untuk menjadi hakim, maka seseorang harus memiliki intelektualitas (hard competency), keahlian atau pengalaman, dan integritas (soft competency). Ketiga hal itu menjadi standar bagi Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan rekrutmen hakim untuk mendapatkan hakim yang berkarakteristik profesional.   Hal itu disampaikan Ketua Kamar Pengawasan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Haraharap menekankan, ada empat prinsip yang dipegang teguh KY dalam melakukan seleksi calon hakim agung (CHA), yakni:  partisipatif, transparan, akuntabel, dan objektif. Dari hasil proses seleksi itu, KY memilih para calon yang memenuhi kualitas dan integritas untuk dimintakan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam menjalankan wewenang itu, KY telah melakukan serangkaian proses dengan metode tertentu dalam mencari sosok ide hakim agung. Pengalaman tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul “Sinergi dalam Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia” yang diluncurkan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (21/3) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Dalam RDP ini dibahas soal evaluasi wewenang KY dan capaian kinerja KY.   Di hadapan Komisi III DPR RI, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan beberapa poin pembahasan.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, KY bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.   “Di sini ditekankan kata berwenang, bukan berkuasa. Jadi,

Medan (Komisi Yudisial) – Etika memainkan peran penting di dalam kehidupan. Eksistensinya akan menuntun seseorang untuk dapat membedakan mana yang pantas atau tidak pantas. Etika akan mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang penuh kesadaran dan tanggung jawab.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid