Berita

Medan (Komisi Yudisial) - Munculnya oknum yang merusak lembaga peradilan tidak terlepas dari adanya pergeseran nilai dasar profesi, dimana oknum tersebut menimbulkan gambaran negatif terhadap dunia peradilan saat ini.   Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat mengisi Kuliah Umum “Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan

Ponorogo (Komisi Yudisial) - Setelah melapor ke Komisi Yudisial (KY), apakah dalam melaporkan pelanggaran hakim, pelapor dilindungi identitasnya oleh KY?. Pertanyaan tersebut muncul oleh salah satu peserta Studium Generale Konstribusi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Adil dan Berintegritas di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3).    Menjawab pertanyaan tersebut Ketua Bidang Hubungan Antar

Ponorogo (Komisi Yudisial) - Gagasan awal munculnya Komisi Yudisial (KY) datang dari para hakim. Hal itu ditandai dengan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan

Ponorogo (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) yang diwakili Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi tandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Moh. Munir di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3).   Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meluncurkan secara resmi satuan tugas khusus yang bernama Desk Pemilu. Desk inilah yang nantinya akan melakukan pemantauan sidang perkara pemilu, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara pemilu, dan melakukan upaya-upaya apabila ada dugaan perilaku yang merendahkan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu, Senin (18/3) di Auditorium KY, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan oleh

Jambi (Komisi Yudisial) – “Saya pernah mengalami kekerasan ketika saya membacakan amar putusan. Pengunjung sidang berdiri dan membentak dan menyerang ke meja hakim.  Sebagai hakim ketua, membacakan putusan harus tuntas membacanya apapun yang terjadi. Hakim yang lain sudah berdiri. Di sini sering disiram dengan cuka getah, saya ngeri membayangkannya. Namun

Medan (Komisi Yudisial) - Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial (KY) pada 2 Januari-28 Februari 2019 sebanyak 452 laporan. Jumlah itu terdiri dari 280 laporan masyarakat yang disampaikan ke KY; dan 172 surat tembusan.   "Laporan masyarakat sampai Februari 2019, Sumatera Utara termasuk tiga besar penerimaan laporan masyarakat yang diterima

Medan (Komisi Yudisial) - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Komisi Yudisial berperan mendorong terwujudnya pemilu yang adil dan bermatabat. KY sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal itu.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi

Medan (Komisi Yudisial) - KY diberikan tugas untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sepanjang tahun 2015-2018, KY menerima 6.368 laporan dengan rincian: 1.491 laporan (2015), 1.682 laporan (2016), 1.473 laporan (2017) dan 1.722 laporan (2018).   "Sebagai bagian pertanggungjawaban kepada masyarakat, KY menyampaikan