Berita
-
Bahas Renstra 2020-2024, KY Gelar Rapat Kerja 2019
Bogor (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus membuka Rapat Kerja KY 2019 bertema Transformasi KY yang Inovatif, Bernilai, dan Berkelanjutan Melalui Renstra 2020-2024, Rabu (20/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Acara ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota KY, pejabat eselon I, II, III, dan IV,
-
Mahasiswa Gapokjar Kunjungi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Belajar Mahasiswa (GAPOKJAR), Jumat (15/2) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Hamka Kapopang yang memberikan penjelasan tentang wewenang dan tugas KY. Salah wewenang Komisi Yudisial diatas
-
Mahasiswa Australia Kunjungi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Tiga mahasiswa dari universitas berbeda di Australia berkunjung ke Komisi Yudisial (KY), Selasa (12/2) di Perpustakaan KY, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plt Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak didampingi Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Roejito. Ketiga mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di Mahkamah Konstitusi
-
Kewenangan KY Perlu Kembali Diperkuat dalam Seleksi Hakim
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga yang diberi mandat menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) mendorong terwujudnya peradilan bersih. Namun, KY menghadapi banyak upaya pelemahan dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Penguatan eksistensi eksistensi tersebut melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang diharapkan segera disahkan. Hal
-
KY Gandeng FH ULM Wujudkan Peradilan Bersih
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM) terkait penguatan kelembagaan dalam upaya mewujudkan peradilan bersih. Kerja sama dituangkan dalam penandatangan nota kesepahaman antara Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Kamis (14/2) di Gedung Rektorat
-
KY Jajaki Kerja Sama dengan Japan International Cooperation Agency
Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap didampingi Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menerima perwakilan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) di Kantor KY, Jakarta, Senin (11/2). Kunjungan JICA merupakan balasan dari kunjungan Anggota KY di tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, ketua rombongan
-
Hakim Kunci Terwujudnya Peradilan Bersih
Malang (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan dan menegakan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Bahkan, konstitusi secara jelas menyebutkan salah satu wewenang KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. “KY hadir untuk
-
KY Gelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas Narasumber
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas Narasumber KY yang diikuti Anggota KY, Tenaga Ahli KY, dan pejabat struktural eselon ll dan lll. Pelatihan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas narasumber pelatihan yang diadakan oleh KY. “Kegiatan ini merupakan implementasi dari program yang telah dicanangkan oleh Bagian
-
KY Paparkan Program Pencegahan Pelanggaran KEPPH di Hadapan Ratusan Guru PPKn
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ratusan guru dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Tingkat SMP Kabupaten Bogor berkunjung ke Komisi Yudisial (KY) pada Rabu (30/1) di Auditorium KY, Jakarta. Kedatangan rombongan MGMP PPKn ini untuk mengetahui lebih dekat tentang KY. Diterima oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Hamka Kapopang didampingi
-
Perkuat Adanya Pelanggaran KEPPH, Alat Bukti Diuji oleh Ahli
Jakarta (Komisi Yudisial) – Laporan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) harus disertai bukti pendukung materiil, seperti rekaman video, audio visual atau foto. Hal itu untuk menguatkan laporan mengenai adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bahkan, KY telah memiliki standar untuk membuktikan adanya pelanggaran KEPPH berdasarkan