Hasil Pencarian:
-
DPR Dukung Penambahan Anggaran KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (RAPBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Senin (20/6) di Gedung DPR, Jakarta. Alokasi anggaran KY di tahun 2017 mengalami penurunan
-
CHA I Made Hendra Kusuma: Hakim Wajib Berintegritas Saat Bertugas
akarta (Komisi Yudisial) – I Made Hendra Kusuma menjadi CHA kedua yang diwawancarai Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) dan panel ahli untuk Kamar Pidana, Senin (20/6) di Auditorium KY, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya integritas bagi hakim. Pengaturan sistem manajeman manusia yang tidak baik oleh Mahkamah Agung (MA) menyebabkan
-
CHA Ibrahim: Hakim dapat Lakukan Penemuan Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) – CHA Ibrahim yang menjadi peserta pertama dalam weleksi wawancara dari kamar Perdata berdapat, jika hakim menemukan kondisi di mana kontra antara penegakan hukum dan keadilan, maka hakim harus menegakkan keadilan terlebih dahulu. Untuk memenuhi kepastian hukum, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum. “Hakim tidak boleh semata-mata menjadi
-
CHA Panji Widagdo: Koreksi Berkas Kasasi Harus Dipangkas
Jakarta (Komisi Yudisial) – Penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) masih menjadi isu yang sering ditanyakan panelis dalam seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA. CHA Kamar Perdata Panji Widagdo yang memiliki pengalaman sebagai Mantan Asisten MA berpendapat, penumpukan perkara di
-
CHA Setyawan Hartono: Kewenangan Bawas MA terbatas, Efektifkan Pengawasan Melekat bagi Para Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Salah satu penyebab masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan hakim adalah pengawasan yang dilakukan di Mahkamah Agung (MA) saat ini belum cukup maksimal. Rasio antara yang melakukan pengawasan dan yang diawasi tidak seimbang. Selain itu, kewenangan Badan Pengawasan (Bawas) MA juga terbatas, karena tidak bisa melakukan pemanggilan
-
CHA Syafrinaldi: Perkara Kasasi Harus Dibatasi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Syafrinaldi menjadi peserta terakhir seleksi wawancara dari kamar Perdata, Selasa (21/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta. Seandainya menjadi CHA, ia membuka kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lain. Syafrinaldi juga mendukung pihak lain dalam proses rekrutmen dan promosi hakim, seperti KY. Dengan
-
CHA Eddhi Sutarto: MA Diminta Tingkatkan Integritas dalam Pembinaannya
Jakarta (Komisi Yudisial) - Memasuki hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA), sebanyak empat CHA menjadi peserta wawancara untuk menjawab pertanyaan panelis. Untuk panelis hari ini terdiri atas tujuh Anggota Komisi Yudisial (KY) beserta panel ahli, ?yaitu Franz Magnis Suseno (negarawan), Hary Djatmiko (TUN), dan Iskandar Kamil (Pidana Militer). Sebagai
-
CHA Sartono: Pembatasan Perkara Kasasi Bertentangan dengan HAM
Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta kedua seleksi wawancara bagi calon hakim agung (CHA) untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN) adalah Sartono. Menurutnya, sepanjang tahun 2009-2016 ada lebih dari 9.000 permintaan Peninjauan Kembali (PK) untuk perkara pajak yang diterima Pengadilan Pajak. “Kendala Peradilan Pajak saat ini adalah pengajuan perkara pajak seringkali tidak memiliki bukti
-
CHA Hidayat Manao: KY Harus Diberi Porsi Peran yang Lebih
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) dilaksanakan untuk Kamar Militer. Panelis terdiri dari tujuh Anggota KY beserta negarawan Franz Magnis Suseno dan mantan Hakim Agung Iskandar Kamil. Hidayat Manao menjadi CHA pertama yang diwawancara, Rabu (22/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY). Dalam kesempatan itu, Kadilmilti III
-
CHA Tiarsen Buaton: KY Harus Diperkuat Wewenangnya untuk Awasi Panitera
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) ditutup oleh CHA Tiarsen Buaton di kamar Militer, Rabu (22/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY). Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer ini menjabarkan bahwa praktik suap-menyuap di dunia peradilan sangat marak, karena pengawasan melekat dari atasan ke bawahan kurang. Kasus
-
CHA Edi Riadi: Mediasi Terganjal Anggaran yang Minim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari keempat seleksi wawancara calon hakim agung (CHA), Kamis (23/6) di Auditorium KY dilaksanakan untuk Kamar Agama. Sebanyak tiga CHA, yaitu Edi Riadi, Firdaus Muhammad Arwan, dan Sisva Yetti akan menjawab pertanyaan panelis yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota KY dan panel ahli yang terdiri dari
-
CHA Firdaus Muhammad Arwan: Pengawasan KY Tidak Mengganggu Independensi Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Seleksi Calon Hakim Aging (CHA) yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) di hari ke-4 menghadirkan Firdaus Muhammad Arwan. Firdaus yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menjawab beragam pertanyaan dari panelis di Auditorium KY lanatai 4 Jakarta, Kamis (23/06). Menurut Firdaus, sistem regulasi pembinaan Mahkamah Agung (MA) untuk
-
CHA Sisva Yetti: Hanya Hakim yang Melanggar KEPPH Terganggu oleh KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari keempat Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung (CHA) untuk Kamar Agama ditutup oleh satu-satunya CHA perempuan Sisva Yetti. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini menganggap bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum cukup mengakomodir perkara perceraian. Hal ini disebabkan ada diskriminasi terhadap gender, dimana jika
-
Reformasi Peradilan Lambat Akibat Ulah Oknum
Jakarta (Komisi Yudisial) - Memasuki hari terakhir seleksi wawancara, Anggota Komisi Yudisial (KY) dan panel ahli yang terdiri dari Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (negarawan) dan Djoko Sarwoko (Tipikor) melakukan wawancara terhadap empat calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung, Jumat (24/06) di Auditorium KY, Jakarta.Keempat calon hakim
-
MA Perlu Upayakan Program Pencegahan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dirasakan kurang berorientasi pada upaya preventif atau pencegahan. Sering kali upaya represif atau penindakan kerap lebih dilakukan oleh Badan Pengawasan MA. Hal itu membuat banyak hakim di daerah sering melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya, terutama dalam bidang tindak