Siaran Pers

Nomor: 07/Siaran Pers/AL/LI.04.01/3/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA     Jakarta, 18 Maret 2019   KY dan Bawaslu Tandatangani MoU Pemantauan dan Pengawasan Perkara Pemilu     Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu,

Nomor: 06/Siaran Pers/AL/LI.04.01/3/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Medan, 13 Maret 2019   Hanya 15 Persen Rekomendasi Sanksi KY yang Ditindaklanjuti MA pada 2016-2018   Medan (Komisi Yudisial) – Dalam rangka penyusunan Rencana (Renstra) Tahun 2020-2024, Komisi Yudisial (KY) melakukan evaluasi Renstra 2015-2019 terkait program/kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu sasaran strategis KY adalah terwujudnya hakim yang berkomitmen

Nomor: 05/Siaran Pers/AL/LI.04.01/3/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Medan, 13 Maret 2019     Jelang Pemilu 2019, KY Jaga Independensi Peradilan   Medan (Komisi Yudisial) – Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang. Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat

Nomor: 04/Siaran Pers/AL/LI.04.01/3/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Medan, 13 Maret 2019     Wujudkan Peradilan Bersih, KY Bersinergi dengan Media Massa   Medan (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar workshop dan diskusi Sinergisitas KY dengan Media Massa berjudul "Peran Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih", Rabu (13/3) di Medan, Sumatera Utara.    Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama

Nomor: 03/Siaran Pers/AL/LI.04.01/2/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 6 Februari 2019     Calon Sekjen KY Ikuti Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural   Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) membuka seleksi terbuka calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY. Pendaftaran online di www.seleksijpm.komisiyudisial.go.id dimulai sejak 12 November 2018, kemudian diperpanjang sebanyak tiga kali hingga ditutup secara resmi pada

Nomor: 02/Siaran Pers/AL/LI.04.01/1/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 10 Januari 2019     KY Usulkan Empat Calon Hakim Agung ke DPR   Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan empat nama calon hakim agung (CHA) 2018 ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Kamis (10/1) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III,

Nomor: 01/Siaran Pers/AL/LI.04.01/1/2019   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 3 Januari 2019     KY Gelar Wawancara Calon Hakim Agung Tahun 2018   Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus secara resmi membuka wawancara terbuka Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018, Kamis (3/1) di Auditorium KY, Jakarta.   Wawancara adalah rangkaian akhir dari proses seleksi CHA

Nomor: 62/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 31 Desember 2018     Langkah KY untuk Penguatan Kelembagaan   Jakarta (Komisi Yudisial) – Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat atau jejaring KY dalam rangka penguatan kelembagaan antara KY dan masyarakat sipil. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengembangan

Nomor: 61/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 31 Desember 2018 KY Raih Dua Penghargaan Layanan Informasi di Tahun 2018 Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai wujud akuntabilitas dan pelayanan informasi publik, Komisi Yudisial (KY) memaparkan informasi kelembagaan melalui website dan akun media sosial KY. Di tahun 2018, KY meraih dua penghargaan terkait pelayanan informasi. KY meraih

Nomor: 60/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 31 Desember 2018 KY Jaga Independensi Hakim dengan Memberikan Advokasi Hakim   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) juga diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang  perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Langkah hukum dan/atau langkah