Siaran Pers

Nomor: 49/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 18 Desember 2024     KY Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berhasil mempertahankan predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 95,72. Nilai ini melesat

Nomor: 48/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 25 November 2024     Respons KY terhadap Putusan Etik Tim MA bahwa Tidak Ditemukan Pelanggaran KEPPH Majelis Kasasi GRT   Jakarta (Komisi Yudisial) - Tim pemeriksa Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan majelis kasasi GRT. Meski begitu, Komisi Yudisial

Nomor: 47/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 14 November 2024   Penuhi Akses Informasi Publik, KY Ikuti Uji Publik   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat kepercayaan publik. Hal ini sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi publik.   "KY akan

Nomor: 46/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 13 November 2024   KY Prioritaskan Usut Majelis Kasasi Terdakwa GRT   Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) telah menggelar rapat pleno, Selasa (12/11/2024) untuk membahas perkembangan kasus yang melibatkan majelis hakim PN Surabaya dan mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA) ZR sebagai tersangka karena

Nomor: 45/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 06 November 2024   KY Pantau 74 Sidang Tindak Pidana Pemilu   Jakarta (Komisi Yudisial) - Salah satu bentuk komitmen Komisi Yudisial (KY) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah melaksanakan pemantauan persidangan tindak pidana Pemilu 2024. KY telah memantau 74 perkara tindak pidana Pemilu 2024 pada Januari

Nomor: 44/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024 UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 26 Oktober 2024 Penetapan Tersangka ZR: KY Siap Koordinasi dengan Kejakgung dan MA untuk Pendalaman Kasus Jakarta (Komisi Yudisial) - Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA) ZR sebagai tersangka karena menjadi perantara dalam dugaan suap PN Surabaya yang menangani perkara terdakwa GRT, Jumat

Nomor: 43/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024    UNTUK DITERBITKAN SEGERA    Jakarta, 23 Oktober 2024    KY Dukung Langkah Tegas Kejaksaan Agung Lakukan Penegakan Hukum OTT Hakim PN Surabaya    Jakarta (Komisi Yudisial) - Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung, Rabu (23/10/2024). Komisi Yudisial (KY) mendukung dan mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan

Nomor: 42/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 22 Oktober 2024     KY Apresiasi Pemerintah dan MA atas Terbitnya PP No. 44 Tahun 2024   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim

Nomor: 41/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 16 Oktober 2024   KY Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Prof. Sunarto sebagai Ketua MA Periode 2024-2029   Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) mengucapkan selamat atas terpilihnya Prof. Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih periode 2020-2025. Dengan terpilihnya Prof. Sunarto diharapkan dapat membawa perubahan

Nomor: 40/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 30 September 2024   Respons KY terkait Kasus PK MM   Jakarta (Komisi Yudisial) - Upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan mantan Bupati Tanah Bumbu berinisial MM menarik perhatian publik. Bahkan, publik juga menuntut agar Mahkamah Agung (MA) menolak proses PK yang diajukan MM. PK tersebut teregister dengan nomor