Siaran Pers

Nomor: 07/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2025   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 12 Februari 2025     KY Upayakan Penanganan Laporan Masyarakat, Pemantauan Persidangan dan Advokasi Hakim dengan Efisiensi Anggaran   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan pelayanan publik dilakukan dengan efisiensi anggaran. Layanan publik tersebut meliputi penerimaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pemantauan

Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2025   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 8 Februari 2025     Kericuhan Sidang Terdakwa RN: KY Minta Publik Hormati Hakim dan Pengadilan   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuhan sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa RN pada perkara No: 1057/Pid.B/PN/Jkt.Ut/2025 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2025 UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 7 Februari 2025   Efisiensi Anggaran, KY Tidak Dapat Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang

Nomor: 04/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025 UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 22 Januari 2025   Perkembangan Kasus-Kasus Menarik Perhatian Publik yang Ditangani KY   1.    Perkembangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim terkait Vonis Bebas WNA Penambang Emas Ilegal 774 Kg di Kalbar   Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak menerima permohonan banding dan membebaskan terdakwa YH yang merupakan warga negara asing

Nomor: 03/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 16 Januari 2025     Respons KY terkait Vonis Bebas WNA Penambang Emas Ilegal 774 Kg di Kalbar   Jakarta (Komisi Yudisial) - Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak menerima permohonan banding dan membebaskan terdakwa YH yang merupakan warga negara asing (WNA) China karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa

Nomor: 02/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 15 Januari 2025   KY Apresiasi Kerja Kejagung Tangkap Mantan Ketua PN Surabaya   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangkap dan menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial RS sebagai tersangka terkait dugaan suap vonis bebas terdakwa GRT, Selasa (14/1/2025).   "KY

Nomor: 01/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 8 Januari 2025     KY Terus Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Hakim PN Jakpus yang Vonis 6,5 Tahun Terdakwa HM   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang

Nomor: 50/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2024  UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 27 Desember 2024     Respons KY terhadap Vonis Korupsi 300T Terdakwa HM   Jakarta (Komisi Yudisial) - Terdakwa HM divonis majelis hakim PN Jakarta Pusat berupa 6 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 210 miliar subsider 2

Nomor: 49/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 18 Desember 2024     KY Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berhasil mempertahankan predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 95,72. Nilai ini melesat

Nomor: 48/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 25 November 2024     Respons KY terhadap Putusan Etik Tim MA bahwa Tidak Ditemukan Pelanggaran KEPPH Majelis Kasasi GRT   Jakarta (Komisi Yudisial) - Tim pemeriksa Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan majelis kasasi GRT. Meski begitu, Komisi Yudisial