English 
Bahasa
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/4).
Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam menegakkan hukum dan keadilan, aspek etika memainkan posisi penting. Artinya, penegakan hukum tidak dapat mengesampingkan etika.
"Padahal, mengutip Earl Warren, hukum hanyalah perahu layar yang mengapung di lautan etika yang luas.Untuk itu, penting memperkuat penegakkan etika di Indonesia," urai Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/4).
Sejalan dengan ide diselenggarakannya Konferensi Nasional Etika bertajuk Prinsip-Prinsip Umum dan Asas-Asas Kode Etik Jabatan, Aidul mengungkapkan dirinya sudah setahun mengampanyekan nilai-nilai dasar moral dan etika yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001.
“Setelah sekitar setahun saya ikut mengampanyekan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 di mana maknanya menghendaki kita mencari nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral pada Pancasila. Saya bersyukur ternyata Prof. Jimly juga menginginkan hal yang sama," tambah Aidul.
Pelaksanaan konferensi etik yang dibuka oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan ini bertujuan untuk membentuk lembaga etik nasional.
Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, penegakan hukum di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya penegakan etika yang baik.
“Konferensi ini untuk menguatkan penegakan etika di Indonesia dan pentingnya etika berkonstitusi sebagai pejabat negara. Melihat fenomena penegakan hukum yang ada saat ini, tidak akan berhasil tanpa adanya penegakan etika yang baik," ungkap Jimly.
Konferensi etik ini akan diselenggarakan sebanyak 3 kali di tahun 2017. Hasil yang diharapkan adalah adanya rumusan bersama terkait penguatan penegakan etika di Indonesia.
“Konferensi pertama yang diselenggarakan DKPP ini membahas nilai-nilai atau asas-asas etika. Selanjutnya pertemuan akan diselenggarakan KY untuk membahas pembentukan suatu lembaga etik nasional. Puncaknya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nanti semoga akan mendapat rumusan bersama di sana”, tandasnya.
Sebagai informasi, hadir sebagai pemateri dalam konferensi etika ini adalah budayawan Indonesia Franz Magnis Suseno, Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Peneliti Utama LIPI Alfitra Salam, Anggota BNSP Sugiyanto, dan Ketua KPPU M. Syarkawi Aruf. (KY/Adnan/Festy)