English 
Bahasa
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dikukuhkan sebagai guru besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (FH UMS), Kamis (23/2) di Auditorium Mohammad Djazman, Kampus I UMS, Surakarta.
Solo (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dikukuhkan sebagai guru besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (FH UMS), Kamis (23/2) di Auditorium Mohammad Djazman, Kampus I UMS, Surakarta.
Saat membacakan pidato pengukuhan, Aidul menjelaskan tentang tema penelitian berjudul Dekolonisasi dan Demokratisasi dalam Konstitusionalisme Indonesia: Tafsir Poskolonial terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, prinsip dekolonisasi belum pernah dikaji dalam Hukum Tata Negara Indonesia.
“Saya ingin mengenalkan satu prinsip dekolonisasi. Prinsip ini tidak pernah dibahas atau ada dalam kajian HTN Indonesia. Padahal, kalimat pertama UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan dekolonisasi. Bahwa frasa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan adalah sebenarnya prinsip dekolonisasi,” jelas Alumnus Universitas Padjajaran ini saat ditemui usai pengukuhan.
Lebih lanjut Aidul menjelaskan tentang teori yang digunakan, yaitu teori poskolonial. “Saya mempergunakan Teori Poskolonial. Teori ini sebenarnya tidak banyak dipergunakan dalam bidang ilmu hukum. Teori poskolonial ini justru saya pinjam dari ilmu sastra, karena dulu jaman S1 saya aktif di kegiatan sastra,” tambah Aidul.
Lebih lanjut mantan Dekan Fakultas Hukum UMS berpandangan setelah reformasi prinsip-prinsip dekolonisasi semakin terlupakan. “Padahal ini jelas ada di UUD. Dan apabila prinsip ini dilupakan maka yang ditakutkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini mengalami disorientasi, jadi tidak tahu tujuan pembentukan negara itu bagaimana. Padahal tujuan pertama negara adalah dekolonisasi. Itulah yang diperjuangkan oleh pendiri negara,” pungkas Aidul.
Selain dihadiri keluarga, acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Anggota KY Farid Wajdi, pimpinan lembaga negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, hakim agung dan tokoh lainnya seperti Akbar Tanjung, Bagir Manan, Abbas Said, Soekotjo Soeparto, dan lainnya. (KY/Noer/Festy)