Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan pertama di tahun 2025 bertema Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Februari 2025 secara daring. Pelatihan dilakukan di tengah efisiensi anggaran yang ditetapkannya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Anggota KY selaku Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Sukma Violetta menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi alasan KY untuk tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun, Sukma tidak menampik bahwa beberapa penyesuaian terkait anggaran tetap berdampak pada pelaksanaan pelatihan.

"KY terus melakukan pelatihan yang didedikasikan kepada hakim di Indonesia. Selama ini, KY mengadakan pelatihan lebih dari 600 hakim setiap tahunnya, tetapi adanya efisiensi sampai 40 persen di KY, maka jumlah pelatihan hakim terpaksa dikurangi tanpa mengurangi kualitas pembelajaran," jelas Sukma.

Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial ini diikuti 42 hakim yang terdiri dari 22 hakim pengadilan umum di wilayah yuridiksi Kalimantan Utara, Kendari dan Gorontalo, serta 20 hakim pengadilan agama dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Kendari.

Sukma menambahkan bahwa pelatihan KEPPH di tahun 2025 terdiri dari Pelatihan Pemantapan KEPPH, Pelatihan Pemaknaan KEPPH, dan Pelatihan Eksplorasi KEPPH dengan studi Kasus pelaporan masyarakat di KY. Saat penerimaan berkas perkara, para hakim diharapkan cermat dan menghindari berada dalam keadaan konflik kepentingan.

"Hal itu terkait dengan butir berintegritas tinggi. Pelanggaran jelas dapat ditemukan bila ada konflik kepentingan tetapi hakim tidak melakukan deklarasi kepada ketua pengadilan dan tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara," ungkap Sukma.

Sukma juga secara rinci menjelaskan potensi pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan persidangan. Hakim dituntut menggunakan pengetahuan dan keteguhan untuk menghindari pelanggaran karena hakim dilarang berkomunikasi dengan para pihak, dilarang melanggar tata tertib persidangan, dilarang memperlambat sidang, hingga dilarang menerima atau meminta hadiah/fasilitas dari semua pihak pada tahap persidangan.

"Pada saat bersidang sangat dilarang seorang hakim meminta atau menerima hadiah, sekalipun hadiahnya berupa fasilitas, karena hal itu melanggar prinsip jujur. Fasilitas kini juga menjadi perhatian sebab sempat ada hakim yang sampai difasilitasi untuk pergi berobat ke luar negeri oleh pihak berperkara, KY tahu itu," jelas Sukma.

Memasuki tahap musyawarah hakim, maka hakim dituntut menutup semua jenis komunikasi dengan para pihak perihal proses dan hasil musyawarah hakim karena hal itu bersifat rahasia. Selain itu, Sukma juga dengan tegas memberi arahan bahwa pada tahapan ini hakim bebas memutus tanpa pengaruh siapa pun.

"Perilaku arif bijaksana itu diimplementasikan pada ketika para hakim memutus secara independen.  Putusan tidak boleh disandarkan atas keinginan para pihak, atau rekan sejawat, apalagi tendensinya untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak," pungkas Sukma. (KY/Halima/Festy)