Jakarta (Komisi Yudisial) – Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga-lembaga negara adalah respons yang kurang tanggap terhadap keluhan publik.  Masih banyak surat tembusan yang tidak direspons dan hanya diarsipkan oleh lembaga terkait. Penyebab lainnya adalah kualitas pelayanan publik yang belum baik. 

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyampaikan hal tersebut saat menjadi keynote speaker  Focus Group Discussions (FGD) bertema “Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Komisi Yudisial” yang digelar secara hybrid pada hari Rabu, 5 Juli 2023 di Century Park Hotel Jakarta.

Amzulian juga menyoroti banyaknya laporan KY yang ditutup, sehingga menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Biro Pengawasan Hakim KY tahun 2022 belum optimal.

“Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan hanya sampai 71,80 dari 100. Hal ini menandakan bahwa mutu pelayanan masih kurang baik. Ada tiga unsur yang mendapatkan skor terendah dalam survei, yaitu waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan,” ungkap Amzulian.

Selanjutnya, Amzulian juga melihat kepercayaan publik ditentukan oleh bagaimana KY dapat menangani laporan masyarakat secara berkualitas, baik dari penerimaan laporan dan tindak lanjut yang membutuhkan skill yang tinggi dan sistem yang baik.

“Sebagai contoh di Ombudsman yang memiliki mekanisme kontrol pelacakan laporan dari websitenya, sehingga pelapor sudah tahu sejauh mana pelaporan mereka diproses,” ucapnya.

Acara ini merupakan hasil kerja sama antara KY dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). FGD ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo , mantan Wakil Ketua Ombudsman periode 2016-2021 Lely Pelitasari Soebekty, dan Liza Farihah dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeiP).

Acara ini  dihadiri oleh Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah dan Anggota KY M. Taufiq HZ, beserta jajaran kesetjenan KY. Selain itu, hadir pula sebagai peserta dari Direktorat Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Australia Awards Indonesia, serta penghubung KY yang hadir secara daring. (KY/Yandi/Festy)