Jakarta (Komisi Yudisial) - Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) R. Adha Pamekas didampingi para pejabat struktural Sekretariat Jenderal KY menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR untuk membahas Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Pemerintah (RKA/RKP KL) Pagu Indikatif TA 2024, Senin (12/6) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR-MPR, Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir ini dibahas rencana anggaran untuk tiga lembaga, yaitu KY, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konsitusi (MK).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Nomor:S-287/MK.02/2023 dan Nomor: B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023, rincian Pagu Indikatif Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 170.079.699.000.

"Secara total pagu indikatif untuk belanja operasional adalah 103.157.753.000. Sedangkan untuk belanja nonoperasional program dukungan manajemen sebesar 34.616.681.000, dan belanja nonoperasional untuk program penegakan integritas hakim adalah 32.305.265.000. Dalam anggaran program penegakan integritas hakim tersebut terdapat proyek prioritas nasional yang dianggarkan cukup besar dengan persentase 74% dari anggaran yang tersedia," jelas Adha.

Setelah melaporkan rincian pagu indikatif, Adha dalam RDP ini juga memaparkan rencana kerja Program Prioritas Nasional KY yang diusung pada Tahun 2024 sebagai bagian besar yang akan menyerap anggaran pagu indikatif KY. 

Terdapat lima pronas yang akan dikerjakan KY pada tahun 2024. Pertama, pengembangan integritas hakim yang akan dilaksankan melalui survei integritas hakim dan cetak biru pengembangan integritas hakim. Kedua, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) juga pelatihan teknis hukum dan peradilan dengan target 600 hakim. Ketiga, pemantauan persidangan pemilu. Keempat, advokasi preventif, dan terakhir adalah penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim berupa profiling dan penetapan grand desain.

Mengingat belum terpenuhinya anggaran, Adha menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan kinerja KY yang akan datang. "Adapun usulan tambahan angaran dari pagu 2024, yaitu sebesar 36,563,096,000 untuk program teknis, sedangkan total usulan tambahan anggaran dukungan manajemen adalah 28.629.719.000. Dengan anggaran yang ada, KY berkomitmen untuk selalu mengelola anggaran sebaik-baiknya, sehingga dukungan dari Bapak dan Ibu dari Komisi III tentu diharapkan KY," ungkap Adha.

Dalam akhir RDP dibacakan beberapa kesimpulan, salah satunya adalah Komisi III DPR dapat menerima usulan program KY sesuai pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar 170.079.699.00. Komisi III DPR juga akan memperjuangkan tambahan usulan yang diajukan sebesar 65.192.815.00, sehingga menjadi 235.272.514.000. (KY/Halima/Festy)