Berita
-
CHA Nani Indrawati: Minimalisir Polemik HaKI, Perlu Sosialisasi Bagi Pelaku Bisnis
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung terakhir di hari pertama Senin, (25/4) adalah Wakil Pengadilan Tinggi Pontianak Nani Indrawati. Salah satu panelis bertanya mengenai sengketa perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dalam karya tulis calon dinyatakan banyak ditemui kelalaian. Diungkapkan calon, permasalah ini dilatar belakangi oleh
-
CHA Heru Pramono: KEPPH Bantu Hakim Selesaikan Perkara yang Datang Berbagai Etnis dan Suku
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung pertama pada kamar perdata yang mengikuti rangkaian seleksi wawancara terbuka, Senin (25/4) adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Heru Pramono. Calon ditanya mengenai peran hakim dalam tujuan bernegara khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia oleh salah satu panelis. Heru menjelaskan bahwa di tengah berperkara di
-
CHA Wishnoe Saleh Thaib: Peradilan Pajak Seharusnya Bergabung Dengan MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon Hakim Agung (CHA) terakhir dari Kamar TUN yang diwawancara adalah Hakim Pengadilan Pajak Wishnoe Saleh Thaib. Menurutnya, peradilan pajak telah independen, meski berada di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai hakim pajak, Wishnoe juga ditanya pendapatnya antara promosi, mutasi, dan seleksi masih di bawah Kemenkeu, bagaimana ke
-
CHA Triyono Martanto: Indonesia Sebaiknya Belajar dari Negara Lain untuk Penyelesaian Sengketa Pajak
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon Hakim Agung (CHA) ketiga yang diwawancara dari Kamar TUN adalah Hakim Pengadilan Pajak Triyono Martanto.Triyono. Ia sempat mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti pertemuan dihadiri hakim pajak dari berbagai negara Asia. Indonesia menjadi negara yang memiliki sengketa pajak paling banyak. Ia berharap Indonesia dapat belajar dari negara
-
CHA Doni Budiono: UU Pajak Sudah Semestinya Diubah
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon Hakim Agung (CHA) Kamar TUN kedua yang diwawancara adalah advokat pada PDB Law Firm Doni Budiono. Calon mengaku telah melakukan riset terhadap peradilan pajak, melalui skripsi hingga disertasi. Doni mengambil kesimpulan bahwa kebanyakan hakim pajak memutus berdasarkan asas legalitas. Diperhatikan, mayoritas hakim pajak adalah Sarjana
-
CHA Cerah Bangun: Putusan MA Jadi Rujukan, Sengketa Berkurang
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2021/2022, sejak Senin (25/4) hingga Kamis (28/8) di Auditorium KY, Jakarta dan disiarkan melalui kanal Youtube KY. Di hari pertama menghadirkan 4 orang
-
KY Gelar Seleksi Wawancara 21 Calon Hakim Agung dan ad hoc Tipikor di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mulai menggelar seleksi wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) sejak hari ini, Senin (25/4) hingga Kamis (28/4) di Auditorium KY, Jakarta. Wawancara juga dapat diakses melalui kanal resmi Youtube KY pada tautan
-
KY Loloskan 21 Calon Hakim Agung dan ad hoc Tipikor di MA Menuju Wawancara
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 16 orang calon hakim agung dan 5 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) yang berhasil lolos di tahap III, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (21/04) di
-
KY Lantik Pejabat Eselon II
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KY, Jum'at (22/4) di Audiotorium KY. Pelantikan pejabat Eselon II dilakukan karena adanya mutasi di lingkungan Sekretariat Jendral KY, yaitu R. Adha Pamekas sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan Jumain sebagai
-
KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 9 Hakim
Jakarta (Komidsi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan 7 usulan sanksi kepada 9 orang hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada periode triwulan I tahun 2022. Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 7 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 1 orang hakim dijatuhi sanksi sedang,