Berita
-
CHA M. Ali Hanafian Selian: Hakim Dituntut Melakukan Penemuan Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Muhammad Ali Hanafian Selian menekankan pentingnya seorang hakim memutus perkara dengan berdasarkan hukum dan keyakinan hakim. Jika terjadi kekosongan hukum ataupun peraturan hukum yang berlaku sebelumnya tidak berlaku, maka hakim harus melakukan penemuan hukum. “Dalam mengambil putusan, hakim harus berdasarkan keyakinan dan tanpa
-
CHA Moh. Eka Kartika: Langgar KEPPH, Langgar Sumpah Jabatan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari pertama seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) Tahun 2017, Rabu (2/8), menghadirkan lima CHA dari kamar Perdata. Dalam melakukan wawancara ini, KY melibatkan tim panel, yaitu Prof. Kaelan dan Prof. Mohammad Saleh. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Moh. Eka Kartika E.M. menjadi CHA pertama yang diwawancara.
-
KY Gelar Wawancara SCHA Tahun 2017
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari secara resmi membuka seleksi wawancara Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2017, Rabu (02/08) di Auditorium KY, Jakarta. Seleksi yang diikuti 14 CHA ini berlangsung hingga Jumat (04/08). “Satu, wawancara adalah rangkaian akhir dari proses seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan
-
KY Minta Jangan Ada Pemberitaan Merendahkan Martabat Hakim
Kupang (Komisi Yudisial) - Kehadiran media massa merupakan mata dan telinga bagi Komisi Yudisial (KY). Media massa berperan penting dalam mendukung wewenang dan tugas KY. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY Farid Wajdi saat berkunjung ke Kantor Timor Express, Kamis (27/07). Farid mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Timor Express
-
NTT Masuk 10 Provinsi Terbanyak Melaporkan Dugaan KEPPH
Kupang (Komisi Yudisial) – Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam jajaran sepuluh besar provinsi dengan jumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terbanyak ke Komisi Yudisial (KY) selama Semester I Tahun 2017. Provinsi ini menduduki peringkat 10 dengan jumlah laporan dugaan KEPPH sebanyak 18
-
Hakim Tidak Boleh Komentari Putusan
Kupang (Komisi Yudisial) – Hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, hakim tidak diperbolehkan mengomentari putusan yang dibuatnya sendiri ataupun orang lain. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengingatkan hal itu saat memberi pengarahan dalam kegiatan Bedah Berkas Pengadilan Agama Zona l Tahun 2017 Wilayah
-
KY Minta Hakim Tingkatkan Pengetahuan Hukum
Kupang (Komisi Yudisial) – Sebagai profesi mulia, hakim wajib menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya dengan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Salah satu upayanya, yaitu hakim harus meningkatkan pengetahuan hukum yang dimiliki. “Ada banyak sekali sistem aturan hukum yang sering kali diabaikan dalam proses persidangan. Hal tersebut tidak
-
Terbukti Langgar KEPPH, KY Rekomendasikan Hakim F Diberi Sanksi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi terhadap hakim F yang ditangkap Reserse Polresta Bandar Lampung terkait penyalahgunaan narkoba, Jumat (15/07). Rekomendasi sanksi terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung itu berdasarkan pemeriksaan dan sidang pleno KY, Selasa (25/07). Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan hal itu
-
Semester I Tahun 2017, KY Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengusulkan 33 hakim untuk dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Usulan sanksi KY kepada Mahkamah Agung (MA) tersebut didominasi sanksi ringan. “Dari usulan sanksi yang disampaikan, 27 hakim terlapor dijatuhi sanksi ringan. Sementara sanksi sedang diberikan terhadap 5
-
Semester I Tahun 2017, KY Terima 712 Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial telah menerima 712 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Semester I Tahun 2017. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat menyampaikan konferensi pers Laporan Penanganan Masyarakat pada periode Januari-Juni 2017, Rabu