Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) masih membuka penerimaan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA). Sejak dibuka pada 29 Agustus 2017, KY baru menerima 1 usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.   Untuk meningkatkan animo masyarakat dan menjaring calon hakim ad hoc Hubungan

Samarinda (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) saat ini masuk  pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Dari beberapa hal yang menjadi perhatian RUU JH, ada salah satu hal pokok, yaitu konsep shared responsibility. Komisi Yudisial (KY) berharap agar publik memantau pekembangan pembahasan RUU JH.   "Lewat shared responsibility ini, KY berfokus pada pengelolaan

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi dan Dekan Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Darmawati menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai wujud kemitraan dalam mewujudkan peradilan bersih, Kamis (7/9) di Auditorium Gedung Rektorat IAIN Samarinda, Kalimantan Timur.   Nota

Mataram (Komisi Yudisial) - Hakim wajib memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya. Sebagai pegangan adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang merupakan panduan keutamaan moral dan perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan profesinya.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito saat menjadi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). OTT kali ini terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan panitera di Bengkulu, Kamis (7/9/2017). Hal itu menjadi perhatian serius oleh Komisi Yudisial (KY).   Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari berharap segera ada koordinasi yang lebih kuat antara KY,

Mataram (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito bersilaturahmi ke Suara NTB, Rabu (6/9) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Joko mengungkapkan laporan pengaduan masyarakat ke KY yang berasal dari NTB.   NTB berada di urutan ke sembilan dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia

Mataram (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan kualitas laporan yang masuk, Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito saat menjadi pembicara dalam talkshow di

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Kaltim Post, Rabu (6/9), Samarinda. Dalam kunjungannya tersebut, Farid menjelaskan tujuan kedatangan ke redaksi Kaltim Post untuk berbagi informasi terkini terkait program dan kegiatan yang dikerjakan KY.   Di awal, Farid menjelaskan tugas KY untuk

Lombok Barat (Komisi Yudisial) - Nilai tertinggi dalam penegakan hukum adalah independensi. Meski demikian, hal itu bukan sesuatu yang istimewa, mutlak, dan kedap suara. Independensi menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik.   Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi meminta masyarakat menghargai kemuliaan profesi hakim. Masyarakat juga diminta jangan sampai menggoda hakim untuk melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal itu demi terwujudnya peradilan bersih dan bermartabat.   "Sebagai Wakil Tuhan, hakim adalah profesi mulia. Untuk