Berita
-
KY Minta Masyarakat Hormati Hakim dan Pengadilan
Surabaya (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menegaskan masyarakat tidak dibenarkan melakukan penghinaan kepada hakim dan pengadilan. Tegaknya negara hukum dapat terwujud apabila menghormati institusi hukum, yaitu pengadilan. "Hakim dan pengadilan adalah garda terakhir bagi pencari keadilan. Mari bersama-sama membangun kesadaran bersama untuk menghormati hakim dan pengadilan," ajak Aidul
-
Masyarakat harap KY Menjadi Rumah Bersama bagi Peradilan Bersih
Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki usia ke-12, masyarakat berharap bila Komisi Yudisial (KY) dapat menjadi rumah bersama bagi peradilan bersih. KY juga diharapkan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya. “Kami berharap sesuai dengan tema ulang tahun Komisi Yudisial Kerja Bersama untuk Peradilan Bersih, KY dapat menjadi rumah bersama
-
Ulang Tahun ke-12, KY Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih
Jakarta (Komisi Yudisial) – Di tengah suasana suka cita merayakan ulang tahun ke-12, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan peradilan bersih. “Melalui momentum perayaan yang sederhana pada hari ini, saya mengajak semua, terkhusus kepada seluruh warga KY untuk bekerja bersama untuk peradilan yang
-
KY Usulkan Lima CHA ke DPR
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyampaikan lima nama calon hakim agung (CHA) Tahun 2017 untuk untuk dimintakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyampaian usulan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Jumat (18/8) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI,
-
KY Terima Kunjungan Mahasiswa FASIH UINSU
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menerima kunjungan mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FASIH UINSU), Senin (14/08) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka melakukan audiensi untuk mengenal KY
-
KY Harapkan Laporan Masyarakat ke KY Semakin Berkualitas
Malang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penerimaan laporan masyarakat menjadi dasar bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KY. Selain itu juga mempunyai peran penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
-
KY Imbau Masyarakat Hindari Suap kepada Hakim
Makassar (Komisi Yudisial) - Dalam rangka mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) mengimbau masyarakat agar tidak memberikan suap kepada aparat penegak hukum dalam berperkara di pengadilan. Dengan melakukan suap berarti menggoyahkan independensi peradilan. Hal tersebut disampaikan Petugas Penghubung KY (PKY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulses) di hadapan 150 warga masyarakat pada edukasi publik
-
Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Teori dan Ilmu Pengetahuan
Solo (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menghadiri kegiatan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Kongres ke-X dan Seminar Nasional Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Menjaga Kebhinekaan dan Persatuan Bangsa, Rabu (9/8) di Best Western Solo Baru Hotel, Solo. Acara ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
-
KY dan MA Berkomitmen Tingkatkan Kapasitas Hakim
Palembang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas hakim di Indonesia, sesuai amanat undang-undang. KY juga akan kembali menghidupkan pelatihan bersifat tematik bagi para hakim di tahun mendatang. “Pelatihan tematik, seperti pelatihan sertifikasi ekonomi syariah, peradilan anak dan lingkungan, semoga apabila ini dapat
-
CHA Hidayat Manao: Perlu SKB TNI dan KPK dalam Tangani Korupsi di Militer
Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta terakhir Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2017 menghadirkan Kepala DILMILTI II Jakarta Hidayat Manao. Menurutnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Perwira TNI tetap disidangkan oleh Pengadilan Militer, bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Sampai saat ini, perkara-perkara korupsi yang subjeknya adalah Perwira TNI