Siaran Pers

Nomor: 47/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 27 September 2018       Keppres Ditandatangani, Sidang MKH Tidak Berwenang Berhentikan Hakim EW   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim EW, Kamis (27/9) di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung MA, Jakarta. Hakim PN Kupang berinisial EW

Nomor: 46/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 26 September 2018       Sidang MKH Hakim JWL Kembali Ditunda     Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menunda kemnali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor JWL, Rabu (26/9) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.   Menurut Wakil Ketua KY Maradaman Harahap yang bertindak sebagai

Nomor: 45/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 13 September 2018     Seleksi Administrasi, KY Luluskan 82 CHA   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menetapkan 82 calon hakim agung (CHA) dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi dari 87 orang pendaftar. Penetapan kelulusan tersebut berdasarkan Rapat Pleno KY, Rabu (12/9) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta.   Seleksi administrasi

Nomor: 44/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 12 September 2018     KY dan MA Tunda MKH Hakim Terlapor JWL     Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim PN Yogyakarta JWL, Rabu (12/9) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim JWL direkomendasikan pemberhentian tetap dengan

Nomor: 43/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 7 September 2018   Penerimaan Seleksi CHA Ditutup, KY Terima 85 Pendaftar   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) resmi menutup penerimaan seleksi calon hakim agung (CHA) ditutup pada Kamis (6/9). Tercatat ada 136 orang yang telah mendaftar secara online. Namun, Komisi Yudisial (KY) mencatat ada 85 orang

Nomor: 42/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 6 September 2018   Dua Faktor Penyebab Pelanggaran Etika Hakim   Jakarta (Komisi Yudisial) - Jumlah pelanggaran etika yang dilakukan hakim dari tahun ke tahun cukup signifikan. Tercatat periode Januari-Juni 2018, KY memberikan rekomendasi sanksi dengan sanksi beragam kepada 30 hakim terlapor yang disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk

Nomor: 41/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 4 September 2018     H-2 Penerimaan CHA Ditutup, KY Terima 52 Pendaftar   Jakarta (Komisi Yudisial) - Dua hari menjelang penerimaan seleksi calon hakim agung (CHA) ditutup pada Kamis (6/9), tercatat ada 104 orang yang telah mendaftar secara online. Namun, Komisi Yudisial (KY) baru menerima 52 orang pendaftar konfirmasi

Nomor: 40/Siaran Pers/AL/LI.04.01/9/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 1 September 2018     KY Ingatkan Pendaftar Seleksi CHA Online Segera Lengkapi Data dan Berkas   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) membuka penerimaan usulan seleksi calon hakim agung (CHA) sejak Rabu (15/8). Tercatat hingga Sabtu (1/9) ada 74 orang yang telah mendaftar secara online melalui http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Dari

Nomor: 39/Siaran Pers/AL/LI.04.01/8/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 31 Agustus 2018   KY Serukan Peradilan Indonesia untuk Bangkit     Jakarta (Komisi Yudisial) - Lebih dari 17 tahun reformasi peradilan berjalan, beberapa output telah dihasilkan mulai berupa dua cetak biru sampai dengan ratusan instrumen seperti PERMA/SEMA/Juknis dan seterusnya.   Harus diakui, beberapa capaian telah memenuhi target sekaligus membawa dampak perubahan

Nomor: 38/Siaran Pers/AL/LI.04.01/8/2018   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 27 Agustus 2018   KY Gelar Seminar Eksistensi Jalur Nonkarier dalam Seleksi CHA   Jakarta (Komisi Yudisial) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.    Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal