Berita
-
Hakim Diberi Kiat dalam Medsos
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Pakar komunikasi publik Effendi Gazali mengingatkan para hakim agar tidak asal meneruskan dan membagi pesan yang didapatkan ke media sosial. Hakim juga harus berhati-hati dalam menggunakan emotikon dan emoji. "Hakim jangan gampang melakukan forward pesan atau postingan orang lain. Semarah apapun hakim tetap harus menutup pesan dengan baik,"
-
Hakim Dilarang Komentari Putusan di Medsos
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kode etik secara tegas melarang seorang hakim untuk mengomentari putusan sesama hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas yudisial. "Hakim tidak boleh menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Hakim juga tidak boleh memberikan komentar pandangan politiknya," ungkap Ketua Komisi Yudisial
-
KY Minta Redaksi Tribun Lampung Edukasi Publik Soal Hukum dan Peradilan
Lampung (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap berharap media massa dapat membantu KY dalam melaksanakan wewenang dan tugas. Hal ini mengingat media massa sebagai mitra KY yang sangat strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat . "Media dapat membantu tugas dan wewenang KY dengan cara memberikan pemberitaan
-
KY Sosialisasikan Tata Cara Pelaporaan Pelanggaran KEPPH
Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Proses penerimaan ini merupakan tahapan awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan KY. "Prinsip penanganan laporan masyarakat oleh KY mengandung asas cepat, tepat, cermat, tuntas, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan,"
-
Langgar KEPPH, KY Usulkan Sanksi ke MA
Lampung (Komisi Yudisial) - Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan undang-undang adalah memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KY). Jika terbukti, KY akan menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Ada tiga jenis sanksi, yaitu
-
KY dan KPI Dukung Penyiaran Beretika
Jakarta (Komisi Yudisial) – Menanggapi ekspose media terhadap profesi hakim, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo berinisiatif melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, pada Jumat (24/11). Sumartoyo datang disambut oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Anggota KPI Pusat
-
Profesi Mulia, Hakim Harus Bangga
Ambon (Komisi Yudisial) - Ketika ada sesuatu yang menimpa hakim apapun peristiwanya, belakangan ini yang pertama mendapat soroton adalah Komisi Yudisial (KY). Selama ini yang menjadi sorotan adalah lembaga peradilan, maka sekarang peran KY selalu dipertanyakan. "Untuk itu, KY melakukan sinergitas antara KY dan Mahkamah Agung (MA) untuk mencegah pelanggaran Kode Etik
-
KY Perkuat Pencegahan Melalui PPIH
Sidoarjo (Komisi Yudisial) - Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pencegahan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) di Tahun 2017, maka KY kembali menyelenggarakan Pengukuran Dampak Kinerja KY dan workshop bertajuk “Profesionalisme dan Integritas Hakim", Kamis (9/11) di Pengadilan Militer Tinggi III, Surabaya. Pengukuran dan workshop ini diikuti 35 orang
-
Cegah Hakim Langgar KEPPH, Perkuat Pengawasan Atasan Langsung
Bengkulu (Komisi Yudisial) - Integritas dan profesionalisme hakim masih dinilai rendah oleh masyarakat. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim menjadi salah satu bukti. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme
-
Penegakan Hukum di Indonesia Berjalan Baik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Menurut lembaga survei di dunia, penegakan hukum di Indonesia telah berjalan baik. Sebanyak 7 dari 10 org yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin (6/11). Fakta itu