Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai tindak lanjut Prakonferensi Etika Berbangsa dan Bernegara I dan II, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menggelar Konferensi Nasional Etika Kehidupan Bernegara, Rabu (31/5) di Gedung Nusantara IV, Jakarta. Acara ini juga merupakan rangkaian acara untuk memperingati Hari

Pekanbaru (Komisi Yudisial) - Jumlah laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial (KY) semakin meningkat setiap tahun. Namun, kualitas laporan pengaduan terbilang rendah banyaknya laporan yang masuk dengan laporan yang dapat ditindaklanjuti.   "Sepanjang Januari-April 2017, ada 971 laporan, yang terdiri dari 469 laporan masyarakat dan 502 laporan berupa surat tembusan. Dari 469 laporan,

Sumedang (Komsi Yudisial) – Prospek bagi Sarjana Hukum Islam untuk berkarier sebagai hakim sangat memungkinkan, walau hanya terbatas untuk hakim di peradilan agama. Bahkan, perkembangan hukum Islam di Indonesia cukup pesat. Hal itu bisa dijadikan celah bagi Sarjana Hukum Islam untuk mengembangkan kemampuannya.   "Sarjana Syariah memiliki referensi lebih luas, legal reasoning

Bengkulu (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan tugas sebagai penegak keadilan, seorang hakim harus mengimplementasikan nilai dasar profesi hakim. Saat memutus perkara, maka ia harus berdasar pada pengetahuan yang cermat dan cakap. Hal itu, untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses peradilan.    Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad

Surakarta (Komisi Yudisial) - Korupsi di Indonesia sudah menjadi wabah endemik dan menggerogoti ketahanan bangsa dan negara di semua bidang. Untuk melawan korupsi diperlukan perubahan mendasar dalam pendidikan bangsa disemua tahap dan tingkat. Selain itu adanya penegakan hukum tegas.   Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial (KY)  Farid Wajdi menyampaikan gagasan itu

Jakarta (Komisi Yudisial) - Undang-undang menjamin kebebasan hakim dalam memutus perkara. Tidak diperkenankan adanya intervensi apapun terhadap hakim. Hakim harus berusaha lepas dari intervensi dan memutus berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito saat menerima audiensi

Samarinda (Komisi Yudisial) - Minimnya pemahaman masyarakat tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadikan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) didominasi oleh ketidakpuasan pihak yang berperkara di pengadilan. Padahal, jika masyarakat paham secara substansi dan aturan, ada upaya banding apabila merasa tidak puas pada sebuah putusan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari ratusan mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Nusantara (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (15/5) di Auditorium KY, Jakarta. Kedatangan para mahasiswa tersebut untuk mengetahui tentang wewenang dan tugas KY dalam menjalankan amanat undang-undang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

Tana Toraja (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum di Masyarakat, Sabtu (13/5) di Aula Kantor Kecamatan Malimbong Balepe, Tana Toraja. Hadir sebagai narasumber, yaitu Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi KY Hamka Kapopang, Ketua Pengadilan Negeri Makale M. Djamir, Wakapolres Tana Toraja Z. Saalino dan

Jakarta (Komisi Yudisial) – “Di seluruh dunia, fungsi hakim hanya fokus pada penanganan perkara saja,” ujar Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta saat menerima audiensi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Jakarta, Rabu (10/05) di Ruang Pers KY, Jakarta.   Sukma menjelaskan, sistem satu atap (one roof system) yang diterapkan di Indonesia