Semarang (Komisi Yudisial) - Kesetaraan gender menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan peradilan. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan memengaruhi pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah, terutama dalam reformasi peradilan.

“Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan laki-laki dengan perempuan. Namun, lebih pada upaya untuk membangun hubungan atau relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan,” ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat membahas ketidakadilan gender di Indonesia dalam proses peradilan yang disampaikan dalam pelatihan tematik “Perempuan Berhadapan dengan Hukum” di Semarang, Rabu (7/8/2024).

Ninik menjelaskan bahwa kesetaraan gender diperlukan karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, juga termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kesetaraan gender juga diperlukan agar ada kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki- laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. 

Ninik juga mengungkap bahwa pembedaan karakteristik, posisi, dan peran antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. 

"Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, sementara laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan. Misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan," tutup Ninik. (KY/Eka Putra/Festy)