Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kekuasaan kehakiman saat ini. Setidaknya, fokus perbaikan di dalamnya menyangkut aspek fairness dalam manajemen hakim dan akuntabilitas publik.   Pembahasan  soal RUU JH tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin

Bali (Komisi Yudisial) - Kemerdekaan dan independensi hakim diperlukan untuk menjamin keadilan dalam memutus perkara. Independensi hakim senantiasa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) dalam Seminar Nasional "Nilai Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia” di Aula Fakultas Hukum

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta beserta pimpinan lembaga negara lainnya berkumpul bersama di Istana Merdeka Jakarta menghadiri undangan Presiden RI Joko Widodo, Selasa (14/03).   Pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta masukan kepada pimpinan lembaga negara menghadapi sejumlah masalah, khususnya terkait

Jakarta (Komisi Yudisial) - Tim Penghubung antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melaksanakan rapat pertama pada Jumat (10/03) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta. Adapun yang dibahas dalam rapat perdana tersebut adalah tentang pemeriksaan bersama, rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA), pelaksanaan diklat dalam peningkatan kapasitas hakim, dan rekrutmen

Jakarta (Komisi Yudisial) – Tanpa etika, maka hukum tidak bisa ditegakkan. Dua hal penting dalam etika yang menjadi soko guru adalah profesionalisme dan integritas. Walaupun dalam konteks peradilan, kedua hal ini ditempatkan dalam prinsip independensi, kemandirian, dan kekuasaan kehakiman. "Tapi indepedensi bukan suatu keistimewaan, privilege, ataupun prerogatif hakim. Di dalam independensi hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, tidak ada rekrutmen hakim baru sejak tahun 2010 karena pihak pemerintah tidak mau ikut campur sebab rekrutmen pejabat negara tidak bisa dilakukan oleh pemerintah.   “Sebenarnya ada jalan tengah, dimana seleksi hakim dilakukan bersama dengan Komisi Yudisial.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi media berjudul Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Rabu (8/3) di Restoran Handayani Prima, Jakarta. Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Harjono, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril

Jakarta (Komisi Yudisial) - Independensi adalah jaminan untuk terlindunginya hak asasi manusia. Independensi seorang hakim itu bukan hak, tetapi menjadi hal yang wajib. Penegasan itu disampaikan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono saat menjadi pembicara dalam diskusi media yang digelar Komisi Yudisial bertajuk Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Rabu (8/3) di

Medan (Komisi Yudisial) - Kebebasan dalam menjalankan tugas yudisial bersifat tidak mutlak. Karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam ketatanegaraan suatu hal yang penting untuk menjaga independensi dan akuntabiltas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KY

Medan (Komisi Yudisial) - Di sela-sela menghadiri public expose dalam rangka peresmian Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Utara, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyempatkan diri mengisi kuliah umum bertajuk Urgensi Keterlibatan Komisi Yudisial dalam RUU Jabatan Hakim di Aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Kamis (02/03).   Di hadapan mahasiswa