Berita
-
Sekjen KY Dorong Penghubung Lampung Optimalkan Pengawasan dan Pemantauan Persidangan
Bandar Lampung (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Mulyadi mendorong Penghubung KY Lampung untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, khususnya pengawasan dan pemantauan persidangan terhadap perkara yang menjadi perhatian publik dan perkara khusus. Arahan tersebut disampaikan Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Penghubung KY Lampung, Rabu (28/10/2026). Kunjungan perdana ini
-
Penghubung KY Lampung Evaluasi Kualitas Layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
Bandar Lampung (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2026 untuk mengukur kualitas layanan sekaligus menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Survei melibatkan penerima layanan di wilayah Bandar Lampung dan Metro, mulai dari hakim, jaksa, akademisi, insan pers, praktisi hukum, hingga masyarakat
-
Penghubung KY Sulsel Ajak Mahasiswa UKI Paulus Berperan Wujudkan Peradilan Bersih
Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengajak mahasiswa berperan aktif dalam mewujudkan peradilan bersih dan berintegritas melalui edukasi publik, pemantauan persidangan, serta pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Ajakan tersebut disampaikan Koordinator Penghubung KY Sulawesi Selatan (Sulsel) Azwar Mahis saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum
-
Independensi Hakim Harus Diimbangi Akuntabilitas dan Pengawasan Etik
Palembang (Komisi Yudisial) - Independensi hakim harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan pengawasan etik. Keseimbangan hal-hal itu menjadi kunci untuk membangun peradilan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menegaskan, pengawasan etik diperlukan agar kekuasaan kehakiman berjalan disertasi akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan KY juga
-
UU Kekuasaan Kehakiman Perlu Ditata Ulang melalui Omnibus Law
Palembang (Komisi Yudisial) - Penataan ulang undang-undang (UU) di bidang kekuasaan kehakiman melalui metode omnibus law diperlukan untuk memperkuat pengawasan etik hakim dan menyelaraskan regulasi peradilan. Komisi Yudisial (KY) perlu ditempatkan sebagai pengawas etik yang berperan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini disebabkan adanya permasalahan dualisme pengawasan hakim,
-
Penghubung KY Maluku Serap Aspirasi Masyarakat, Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik
Ambon (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Maluku terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berbasis masukan masyarakat. Salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 yang melibatkan akademisi, advokat, mahasiswa, dan masyarakat pencari keadilan. Survei yang dilaksanakan di Kota Ambon, Jumat (23/10/2026), ini menjadi instrumen untuk mengukur
-
Etika Fondasi Penegakan Hukum
Palembang (Komisi Yudisial) – Etika menjadi fondasi penting dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang etika dan integritas. Ibarat kapal yang mengapung di samudera luas, hukum membutuhkan etika sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan saat
-
KY dan Kemenham Gelar Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggelar Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KY, Rabu (28/10/2026) di Auditorium KY. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM untuk meningkatkan pemahaman aparatur negara dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam
-
Mekanisme Pengawasan Etik KY Sebagai Kontrol atas Putusan Bebas Harus Didukung Bukti Konkret
Jakarta (Komisi Yudisial) - Salah satu poin substansial yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 adalah MA memberi petunjuk bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP, dan juga tidak dimungkinkan untuk upaya
-
KY Gelar Diskusi Publik Bahas Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2026
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi publik Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal, Selasa (27/10/2026) di Auditorium Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti,
English
Bahasa