Berita

Bandung (Komisi Yudisial) - Banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya pengawasan saja, karena begitu banyak istilah-istilah hukum yang masyarakat tidak paham sehingga perlu dilakukan pendekatan yang sistemik.   “Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa masalah peradilan itu adalah masalah kita bersama. Bukan permasalahan insan,

Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY hadir untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad

Bandung (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) bersama Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Aula Pascasarjana Unpas, Bandung, Jumat (11/10).   MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan Prof. Didi Turmudzi serta disaksikan Ketua

Megamendung (Komisi Yudisial) – Kehati-hatian, ketelitian, dan ketepatan merupakan cara pandang abstrak yang tergolong dalam prinsip profesionalisme. Prinsip etik tersebut harus dijunjung tinggi dan ditanamkan dalam diri seorang hakim.   Demikian ditegaskan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus kepada 175 calon hakim (cakim) peserta Diklat 3 Program PPC Terpadu Angkatan III

Makassar (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan sinergi dengan jejaring, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan (PKY Sulsel) menjelaskan tentang wewenang dan tugas KY kepada calon anggota baru Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin dalam Open Recruitmen IPPS UIN Alauddin, Minggu (06/10) di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Mataram (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki wewenang strategis dalam beberapa aspek. Penguatan mengenai kedudukan KY yang tidak hanya sebagai penunjang (auxilarry), tetapi juga organ utama (main organ) yang diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai kelanjutan peluncuran Buku Bunga Rampai 2019 "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi dan buku Bunga Rampai "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jumat (4/10).   "Penerbitan buku ini merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat melantik 7 orang pejabat Administrator Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KY,  Rabu (02/10) di Auditorium KY, Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dihadiri oleh Anggota KY,  pejabat struktural dan pegawai KY. Ada dua orang pejabat eselon

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap agar kewenangan KY diperkuat, termasuk penjatuhan sanksi yang final and binding.   "Produk hukum yang dihasilkan oleh KY perlu diperkuat seperti kata "rekomendasi" terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH diganti dengan kata "final and binding". Kenapa? Karena jika kewenangannya sebatas

Jakarta (Komisi Yudisial) - "Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran saya yang telah dipublikasikan di media massa, majalah, serta buku Bunga Rampai KY dengan isu utama berkaitan dengan upaya memperkuat wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim," buka Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan