Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) turut berpartisipasi dalam talk show bertema Jump-Start Your Career Seeking Prospective Law Fields in The Future pada Days of Law Career (DOLC), Kamis (15/2) di Kuningan City Ballroom, Jakarta. Kadafi mengapresiasi karena

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) ikut berpartisipasi dalam Days of Law Career (DOLC) 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Kamis (15/02) hingga Sabtu (17/2) di Kuningan City Ballroom, Jakarta.   DOLC ini untuk menjembatani para mahasiswa dan lulusan hukum dengan penyedia kerja dari berbagai sektor, seperti

Jakarta (Komisi Yudisial) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut berinisial V karena pelanggaran indisipliner selama 3 bulan 20 hari kerja. “Memutuskan, menyatakan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c, pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sejak dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tercatat sudah empat peristiwa yang telah diadili di Pengadilan HAM, yaitu Peristiwa Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999, Tanjung Priok tahun 1984, Abepura

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah pengadilan domestik atau nasional. Disebut unik, karena tidak berafiliasi dengan ketentuan hukum internasional. Namun, Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Dian Rositawati berpandangan bukan berarti seorang hakim ad hoc HAM tidak wajib memahami hukum internasional. Karena karakteristik

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Publik Rekonstruksi Penguatan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Pengisian Jabatan Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA), Selasa (06/02) secara hybrid. Diskusi ini menargetkan untuk menjaring calon hakim ad hoc HAM di MA yang potensial. Wakil Ketua KY Siti

Kendari (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra dalam rangka persiapan pelaksanaan pemantauan perkara pemilu, Rabu (07/2) siang di Kantor Bawaslu Sultra, Kendari. Kunjungan ini juga sekaligus untuk menindaklanjuti komitmen bersama melalui Deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau persidangan perkara pemilu. Hal ini sebagai upaya pencegahan mengatasi kerawanan penyelenggaraan perkara pemilihan umum (pemilu) yang bermuara di pengadilan.   Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito memberi gambaran bahwa dari 13 persidangan perkara pemilu yang

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu dan Pilkada untuk Peradilan yang Jujur dan Adil, KY menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Organisasi Kepemudaan Kemenpora pada Jumat, (2/2) di Auditorium KY, Jakarta.   "Beberapa perkara pemilu sudah masuk

Palembang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menyambangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel, Selasa (30/1). Kunjungan ini dalam rangka berkoordinasi dan penelusuran informasi terkait pemantauan persidangan perkara Pemilu 2024.   Koordinator Penghubung KY Sumsel Zaimah Husin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut adanya deklarasi