Hakim Agung Jalur Nonkarier Hadir Menjawab Rasa Keadilan Masyarakat
Seminar Eksistensi Jalur Nonkarier (Profesional) dalam Rektutmen Calon Hakim Agung, Senin (27/8) di Gedung KY, Jakarta.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan  menganggap polemik hakim agung lewat jalur karier maupun nonkarier tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab sistem rekrutmen hakim agung tersebut sudah dipilih dan pasti tidak akan ada yang sempurna karena buatan manusia. Namun, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu ada komitmen dari berbagai pihak.
 
“Soal berapa jumlah persentase hakim karier maupun hakim non karier di MA, biarkan MA dan KY saja yang membahas komitmen tersebut. Yang perlu diingat, KY sebagai perekrut dan DPR sebagai pihak yang memberi persetujuan harus berkomitmen dalam prosesnya agar Hakim Agung yang terpilih merupakan the best of the best,” urai Bagir saat menjadi pembicara dalam seminar Eksistensi Jalur Nonkarier (Profesional) dalam Rektutmen Calon Hakim Agung, Senin (27/8) di Gedung KY, Jakarta.
 
Hal senada disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Ia menceritakan sedikit pengalamannya saat menjadi Anggota DPR dan melakukan fit and proper test saat proses seleksi hakim agung pertama kali dibuka lewat jalur non karier,. Menurutnya, hakim yang berasal dari jalur karier itu penguasaan teknisnya sangat luar biasa. Namun pemahamannnya lurus dan seragam. Sedangkan hakim yang berasal dari jalur nonkarier, penguasaan dan pemahaman keilmuannya sangat kaya.
 
“Hakim Agung tidak cukup menguasai teknis yudisial, tapi juga penguasaan keilmuannya dan pengayaan putusannya harus kaya. Kehadiran hakim jalur nonkarier memberi warna bagi putusan hakim yang pemahaman hukumnya sama. Hakim jalur nonkarier sebenarnya hadir untuk menjawab rasa keadilan di masyarakat saat itu,” jelas Hamdan.
 
Hadir pula akademisi dari Universitas Charles Darwin Australia Danial Kelly. Ia  banyak bercerita tentang pelaksanaan rekrutmen hakim di Australia. Hakim diangkat secara sah oleh wakil raja atau ratu Inggris dan diusulkan oleh Menteri Hukum Australia. Hakim di Australia dibagi menjadi tingkat bawah melalui lowongan sebagai hakim.
 
“Latar belakang hakim tingkat bawah di Australia didominasi mantan pengacara dan di antara mereka pernah menjadi dosen di bidang hukum. Sementara hakim tingkat atas yang diusulkan oleh pemerintah berdasarkan kompetensi dan integritas yang teruji,” pungkas Danial. (KY/Noer/Festy)

Berita Terkait