Bengkulu (Komisi Yudisial) – Profesi hakim membutuhkan tanggung jawab besar dalam memutus perkara. Namun, ada kalanya tanggung jawab besar ini tidak berbanding lurus dengan jaminan fasilitas yang diterima sebagai pejabat negara. Bahkan di daerah-daerah pedalaman, selain kekurangan jumlah hakim, para hakim juga tidak memperoleh fasilitas dan jaminan keamanan yang layak. 

"Jika anak saya menjadi hakim, saya akan meminta untuk berhenti karena menjadi hakim berat. Sekarang di pengadilan negeri atau pengadilan agama, ada yang hanya memiliki tiga sampai empat orang hakim. Padahal, setahun perkara yang ditangani ada sekitar 700 perkara. Saya juga pernah hampir menangis saat berkunjung ke pengadilan di daerah pedalaman Gorontalo. Di sana hanya ada tiga hakim yang perempuan semua. Mereka diganggu masyarakat setempat, tetapi pemerintah tidak melengkapi dengan pagar untuk rumah dinas hakim," cerita Ketua KY Amzulian Rifai saat memberikan keynote speech dalam Edukasi Publik KY "Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih” di Bengkulu pada Kamis (06/07). 

Menurut Amzulian, kebutuhan minimal seorang hakim harusnya dapat terpenuhi dan didukung semua pihak. Miris apabila hakim dipanggil Wakil Tuhan, tetapi fasilitas yang diterima minim. Karenanya, ia menyoroti pentingnya fasilitas keamanan bagi para hakim. 

"Hakim di Indonesia adalah salah satu hakim di dunia yang pernah dibunuh di ruang sidang. Jadi, jangan hanya bisa mengkritik hakim saja. Menurut saya, apapun profesinya mau dia di pemda atau polisi, banyak yang bagus. Namun tercoreng oleh yang tidak bagus. Kebayang tidak marahnya hakim satu republik ini karena kasus Sekretaris Mahkamah Agung? Padahal, ada banyak hakim yang meskipun sakit, tetap bekerja siang malam. Bahkan, ada hakim yang mati di kost-annya," ujar Amzulian. 

Amzulian kembali meyakinkan bahwa masih banyak hakim yang mampu menjaga integritas dan independensinya. Ia juga meminta kepada Pemda Bengkulu agar terus bersinergi dengan KY dalam menegakkan hukum dan keadilan. 

Amzulian menyoroti 18 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.  Amzulian berkomentar terkait salah satu program prioritas, yaitu membangun kebebasan pers, perlindungan hukum, dan peningkatan kompetensi wartawan. Ia berharap pers dapat berperan penting untuk menyuarakan hal-hal yang bersifat objektif. 

"Harapan kita semua, birokrasi di negara ini bisa bersih melayani dan bersih dari korupsi. KKN harusnya dihindari karena ujungnya nanti ke pengadilan. Program seperti bantuan hukum gratis dan beasiswa perlu ditingkatkan oleh Pemda.

Semua 18 program prioritas ini luar biasa yang perlu dukungan berbagai pihak, termasuk putusan pengadilan. Apabila tidak berpihak kepada keadilan masyarakat, maka menjadi sia-sia,” pungkas Amzulian. (KY/Noer/Festy)