Berita

Depok (Komisi Yudisial) - Sebagai pengawas eksternal hakim, Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, karena garis batas yang tipis antara pelanggaran perilaku (misconduct) dan kesalahan teknis yudisial (legal error) ini, maka perlu ada kesepakatan terkait rumusan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi mahasiswa dan dosen dari Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Selasa (7/5) di Auditorium KY, Jakarta. Untuk lebih memahami tugas dan wewenang KY, para mahasiswa  ini disambut hangat oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in dan Pranata

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari perwakilan United Kingdom Ministry of Justice (Kementerian Kehakiman Inggris) pada Jumat (15/03) di Gedung KY, Jakarta. Delegasi yang yang terdiri dari Tim Britten (Digital Delivery Director of the His Majesty’s Court Service), Ed Tynan (Head of Rule of Law), Idil Mohamud

Bandung (Komisi Yudisial) - Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu, (6/3/2024) di Bandung, Jawa Barat. Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi penata kehakiman.  Penandatangan dilakukan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, menyangkut teknis yudisial, hal itu merupakan ranah yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh KY. "Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik, maka akan diproses sesuai dengan prosedur

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hak pensiun kepada hakim berinisial A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yakni berselingkuh. "Menjatuhkan sanksi kepada terlapor A dengan sanksi berat berupa pemberhentian  tetap dengan hak pensiun," ujar Ketua MKH Siti Nurdjanah saat membacakan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Tak hanya peningkatan kapasitas, persoalan pemenuhan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara juga menjadi perhatian Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Amzulian Rifai, dalam seminar internasional "Integritas dan Kesejahteraan Hakim: Tren dan Komparasi dari Berbagai Negara, Kamis (25/4/2024) di Jakarta, mengatakan, aspek kesejahteraan hakim tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan

Banyuwangi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima sertifikat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Penyerahan sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua KAN Kukuh S. Achmad kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in dalam Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan tema

Surabaya (Komisi Yudisial) - Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2024-2029 terpilih Sri Nurherwati mengapresiasi perbaikan-perbaikan terstruktur dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dalam peradilan di Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi.  "Perkara PBH kita sudah banyak perkembangan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong keterlibatan publik dalam mewujudkan kesetaraan gender pada persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Anggota KY Sukma Violetta mengatakan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat, khususnya pendamping PBH dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan pemantauan persidangan perkara PBH. Pemantauan persidangan perkara PBH ini