|
Kewenangan KY kuat, masyarakat sipil kuat |
|
|
|
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Senin, 02 Agustus 2010 07:27 |
|
Jakarta (Primair Online) - Komisi Yudisial (KY) dianggap sebagai perwakilan masyarakat sipil (civil society) yang tercantum dalam konstitusi, sehingga memperkuat kewenangan lembaga tersebut sama dengan memperkuat masyarakat sipil. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
KY diusulkan awasi kepolisian, kejaksaan & KPK |
|
|
|
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Senin, 02 Agustus 2010 07:24 |
|
Jakarta (Primair Online) - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terlalu gemuk. |
|
Selanjutnya...
|
|
Perpanjangan Masa Jabatan Cukup dengan Keppres |
|
|
|
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Selasa, 27 Juli 2010 04:53 |
|
JAKARTA (Suara Karya): Perpanjangan masa jabatan anggota Komisi Yudisial (KY) cukup dengan penerbitan keputusan presiden (keppres). Artinya, perpanjangan tersebut tak perlu menerbitkan undang-undang (UU) karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara DPR dengan presiden. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Jejaring KY tidak perlu, lebih baik perwakilan |
|
|
|
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Senin, 02 Agustus 2010 07:23 |
|
Jakarta (Primair Online) - Pembentukan perwakilan Komisi Yudisial (KY) di daerah dinilai lebih tepat untuk memaksimalkan pengawasan hakim. |
|
Selanjutnya...
|
|
MA Akan Bangun Pengadilan Pajak di Sejumlah Provinsi |
|
|
|
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Senin, 26 Juli 2010 04:19 |
|
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Agung (MA) berencana membangun Pengadilan Pajak di sejumlah provinsi di Tanah Air. Meski pengadilan tersebut direncanakan akan sepenuhnya berada di bawah lembaga peradilan, namun MA tetap menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Komisi Yudisial (KY) dalam pengwujudan Pengadilan Pajak di berbagai provinsi itu. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
|
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
|
Halaman 9 dari 551 |