Dengan status pejabat negara ini, lanjutnya, tidak lagi menjadi PNS dan rekrutmennya tidak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Namun, proses rekrutmen dilakukan oleh MA dan KY. “Karena hakim bukan PNS lagi, ke depannya bisa digelar ujian nasional dan MA–KY menjadi panitianya,” kata Taufiq. Saat ini, ada sekitar 8.000 hakim di Indonesia. Setiap tahun, rata-rata terdapat 100 hakim yang pensiun. Untuk penggantian hakim tersebut, KY memiliki kewenangan untuk ikut menyeleksi. Apalagi, gaji hakim saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Seleksi hakim harus baik karena mereka bukan PNS dan memutuskan suatu perkara hukum. Apalagi gaji mereka sudah lebih baik. Gaji hakim sebulan Rp10,5 juta, kepala pengadilan tinggi Rp48 juta, kejari Rp38 juta dan hakim di MA Rp. 28 juta. Tahun depan bisa Rp. 75 juta,” ujarnya.
01 Mar 2014 - 30 Apr 2014 | Kategori: Majalah | Unduh