Dalam berbagai pemberitaan pemerintah mengatakan, wibawa MK perlu segera diselamatkan mengingat Pemilihan Umum (Pemilu) sudah sangat dekat. Rakyat harus segera dibuat percaya, bahwa hasil penyelesaian sengketa Pemilu mendatang, yang merupakan wewenang MK, tidak akan berpihak pada kepentingan apapun. Secara garis besar, subtansi dalam UU baru tentang MK ini menekankan tiga hal baru, yaitu: penambahan persyaratan menjadi hakim MK; memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim MK; dan perbaikan sistem pengawasan hakim MK. Untuk menjalankan substansi baru ini, UU tersebut mengamanatkan kewenangan besar kepada Komisi Yudisial (KY). Yaitu bersama MK membentuk perangkat baru yang dinamakan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bertempat di Sekretariat KY untuk mengawasi hakim konstitusi secara permanen, serta membentuk panel ahli untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi. Berbagai kontra bermunculan menentang keperluan dikeluarkannya Perppu dan kepatutan wewenang yang diberikan kepada KY. Sebagian pandangan kontra mengenai dua hal tersebut adalah hal yang dibahas pada tulisan ini. Dalam membahas pandangan kontra terhadap poin wewenang baru KY yang diberikan UU, akan dihubungkan dengan perlunya lembaga negara diawasi secara eksternal agar sistem pengelolaannya bersifat demokratis.
01 Jan 2014 - 28 Feb 2014 | Kategori: Majalah | Unduh