Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meluncurkan secara resmi satuan tugas khusus yang bernama Desk Pemilu. Desk inilah yang nantinya akan melakukan pemantauan sidang perkara pemilu, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara pemilu, dan melakukan upaya-upaya apabila ada dugaan perilaku yang merendahkan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu, Senin (18/3) di Auditorium KY, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan oleh

Jambi (Komisi Yudisial) – “Saya pernah mengalami kekerasan ketika saya membacakan amar putusan. Pengunjung sidang berdiri dan membentak dan menyerang ke meja hakim.  Sebagai hakim ketua, membacakan putusan harus tuntas membacanya apapun yang terjadi. Hakim yang lain sudah berdiri. Di sini sering disiram dengan cuka getah, saya ngeri membayangkannya. Namun

Jambi (Komisi Yudisial) – Pada prakteknya ketidakpercayaan publik kerap muncul terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga peradilan sehingga menimbulkan stigma negatif kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan berdampak konflik antara masyarakat dan APH yang semakin melunturkan sendi-sendi penegakkan supremasi hukum.    Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Sumberdaya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan

Jambi (Komisi Yudisial) – Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan tema “Upaya Pencegahan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”, Kamis (14/3) di Hotel

Medan (Komisi Yudisial) - Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial (KY) pada 2 Januari-28 Februari 2019 sebanyak 452 laporan. Jumlah itu terdiri dari 280 laporan masyarakat yang disampaikan ke KY; dan 172 surat tembusan.   "Laporan masyarakat sampai Februari 2019, Sumatera Utara termasuk tiga besar penerimaan laporan masyarakat yang diterima

Medan (Komisi Yudisial) - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Komisi Yudisial berperan mendorong terwujudnya pemilu yang adil dan bermatabat. KY sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal itu.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi

Medan (Komisi Yudisial) - KY diberikan tugas untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sepanjang tahun 2015-2018, KY menerima 6.368 laporan dengan rincian: 1.491 laporan (2015), 1.682 laporan (2016), 1.473 laporan (2017) dan 1.722 laporan (2018).   "Sebagai bagian pertanggungjawaban kepada masyarakat, KY menyampaikan

Medan (Komisi Yudisial) - Indonesia adalah salah negara dengan media dan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Semua orang dengan mudah membuat media. Bahkan, banyak di antaranya lebih mirip home industry.   Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo pada acara workshop dan diskusi Sinergisitas KY dengan Media Massa berjudul

Medan (Komisi Yudisial) - Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal tersebut.   “KY telah menyiapkan Desk Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mendorong pemilu yang