Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap. KY telah memiliki program Karakterisasi Putusan yang bisa diakses di www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan aplikasi play store dan IOS "Karakterisasi". Fungsi utama aplikasi ini adalah memperkaya referensi sumber hukum dari dasar-dasar argumentasi yang dibangun oleh para hakim, kaidah

Samarinda (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dalam program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyelenggarakan Webinar “Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Rangka Mencegah Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)” di wilayah Samarinda pada Sabtu (13/11). Hadir sebagai narasumber

Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menjelaskan bahwa KY didirikan untuk mendorong kemandirian peradilan dan sebagai penyeimbang dari kekuasaan kehakiman yang dinilai terlalu kuat di masa itu.    "KY adalah anak kandung dari Reformasi 1998 yang diciptakan untuk mendorong kemandirian peradilan, mengingat di masa itu dunia peradilan banyak

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kejaksaan juga berperan dalam melakukan pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Menurut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surakarta Dyah Ayu Sekar Pertiwi, pengamanan sidang adalah bagian utama dari kejaksaan dalam menjalankan persidangan. Untuk itu, tanggung jawab tersebut melekat pada tugas dan fungsi

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - KY diberi tugas mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) melalui Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Namun,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) perlu diatur, karena hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 UU nomor 48 tahun 2009. Upaya pencegahan PMKH, berdasarkan sumbernya, ada yang bersifat eksternal, yakni norma dan kelembagaan Mahkamah Agung (MA)

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Hakim mendapat sebutan ‘Wakil Tuhan’ atau ’Yang Mulia' karena hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Di tangan hakim, nasib baik atau buruk mereka yang didakwa atau digugat akan ditentukan. Hakim merupakan profesi yang putusannya dapat menghilangkan kebebasan orang, mengalihkan hak kepemilikan orang, hingga mencabut

Jakarta (Komisi Yudisial) - Karya-karya yang merupakan hasil dari program Klinik Etik dan Advokasi kini sudah mulai tersebar di berbagai medium. Dalam kondisi ideal, rangkaian kegiatan ini biasanya dilakukan sejak Februari. Namun, dalam kondisi pandemi dengan segala keterbatasannya, kegiatan baru bisa dijalankan sejak September.   Karya-karya ini merupakan hasil dari beberapa tahapan

Surabaya (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menjadi narasumber webinar nasional “Merevitalisasi Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Guna Meminimalisir Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH)”, yang dilaksanakan secara virtual pada Sabtu (13/11). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KY dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Semarang (Komisi Yudisial) – Ketua Dewan Kehormatan Peradi Semarang Dwi Saputra menjelaskan bahwa istilah perbuatan merendahkan kehormatan hakim mulai dikenal sejak 1987. Saat itu, seorang advokat senior Adnan Buyung Nasution (Alm) dikenai tuduhan contempt of court (penghinaan atas lembaga peradilan) di saat membela terdakwa kasus subversi HR Dharsono.    Kesalahan yang ditimpakan kepadanya terjadi saat beliau