• Akuntabilitas Peradilan Dorong Hukum Berkeadilan Akuntabilitas Peradilan Dorong Hukum Berkeadilan
    27 Okt 2018 14:19:25 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKomisi YudisialRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus RUU ini menyeimbangkan antara menjaga independensi kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid

  • Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek
    27 Okt 2018 11:46:23 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Untuk meluruskan tata kelola peradilan saat ini, maka yang paling penting perlu dibenahi adalah kekuasaan kehakiman. Bila ingin membenahi negara, penting membenahi kekuasaan kehakiman itu sendiri.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari pada Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen

  • RUU Jabatan Hakim, Penyeimbang Independensi dan Akuntabilitas Peradilan RUU Jabatan Hakim, Penyeimbang Independensi dan Akuntabilitas Peradilan
    27 Okt 2018 11:15:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan saat ini sudah mencakup berbagai aspek. Dalam RUU Jabatan Hakim meliputi aspek pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, hingga pemberhentian. RUU ini hadir karena menginginkan adanya Undang-Undang

  • Akuntabilitas Peradilan Fokus Negara Demokrasi Berkembang Akuntabilitas Peradilan Fokus Negara Demokrasi Berkembang
    27 Okt 2018 10:14:14 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada Diskusi dan

  • Dorong RUU Jabatan Hakim, KY dan UM Palembang Gelar Diskusi dan Bedah Buku Dorong RUU Jabatan Hakim, KY dan UM Palembang Gelar Diskusi dan Bedah Buku
    27 Okt 2018 09:09:10 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaPenghubungRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.    Hadir dalam

  • Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility
    05 Okt 2018 08:54:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua

  • Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY
    05 Okt 2018 08:43:16 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi

  • Ada Senyawa Berbeda dalam Buku Bunga Rampai KY 2018 Ada Senyawa Berbeda dalam Buku Bunga Rampai KY 2018
    05 Okt 2018 08:31:12 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) -  Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20

  • KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman
    05 Okt 2018 08:09:10 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10).   Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini menghadirkan pembicara,

  • RUU JH, Penguatan Terwujudnya Peradilan Bersih RUU JH, Penguatan Terwujudnya Peradilan Bersih
    01 Okt 2018 06:08:18 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialRUU JHSosialisasiWakil Ketua

    Palembang (Komisi Yudisial) — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam manajemen jabatan hakim sebagai pejabat negara. Apabila telah disahkan, maka UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga peradilan sehingga semakin profesional dan peradilan bersih segera dapat terwujud.   “Saya sengaja mengangkat isu ini