Kamis, 04 September 2014 - 11:45:56 WIB
KY Fokuskan Empat Kebijakan di TA 2015
Diposting oleh : Admin
Kategori: Hukum - Dibaca: 4247 kali

Jakarta (Komisi Yudisial) -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto menyampaikan empat kebijakan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal (Setjen) KY Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Empat poin tersebut difokuskan pada usaha preventif dibandingkan represif.

“Pertama, pemenuhan lowongan jabatan hakim agung, hakim ad hoc, dan hakim sesuai kebutuhan Mahkamah Agung (MA). Kedua, upaya pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim berdasarkan PP No 94 Tahun 2012,” ungkap Danang dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Almuzzammil Yusuf di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (2/9).

Danang menambahkan dua fokus lainnya, yaitu peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEEPH), serta peningkatan kinerja pengawasan hakim.

Selain itu, lanjut Danang, Setjen KY juga telah menyusun Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KY di Tahun Anggaran 2015. Untuk program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim, sasaran programnya adalah penurunan pelanggaran KEPPH. 

Kemudian untuk sasaran program lainnya, Danang berharap DPR dapat mendukung KY dalam memenuhi jumlah hakim agung, hakim ad hoc dan hakim sesuai dengan kebutuhan MA dengan indikator kinerja persentase calon hakim agung, hakim ad hoc dan hakim yang memenuhi standar kelulusan KY. 

Hal lainnya, KY juga dapat menyelesaikan laporan masyarakat hingga tuntas dan sesuai standar yang ditentukan dengan indikator kinerja berupa meningkatnya persentase penyelesaian laporan masyarakat sesuai dengan standar.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun 2015 merupakan upaya Setjen KY untuk mendukung wewenang dan tugas komisioner KY. “Tugas dan kewenangan yang dijabarkan melalui program-program tadi masih perlu ditingkatkan dan dipertajam sesuai dengan prioritas bidang, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAPPENAS”, tutup Danang di akhir pemaparan materi.

Secara umum, Anggota Komisi III yang hadir pada RDP ini menyatakan mendukung upaya KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan terkait pembentukan penghubung di enam kota di Indonesia.

Pembentukan penghubung, jelas Danang, didasarkan pada Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2011, yaitu KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.  

“Ini kaitannya dengan tugas KY yang harus meng-cover hakim seluruh Indonesia, sehingga KY membutuhkan penghubung untuk membantu tugas-tugas KY, karena KY hanya berada di Jakarta,” pungkasnya. (KY/Emry/Festy)





0 Komentar :